Rakor PPKM di Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi. PALAPA POS/  Humas Pemkot Bekasi

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Arm. Iwan Apriyanto, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol A. Suprijadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Laksmi Indriyah dan dari Perwakilan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi melakukan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bekasi.

Merajuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri RI mengenai PPKM Darurat yang harus dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, kegiatan PPKM tersebut akan digabungkan dengan gelarnya operasi yustisi dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di tempatkan di masing masing wilayah perbatasan Kota Bekasi.

Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi telah serius dalam melaksanakan PPKM Darurat yang telah diinstruksikan sistem dengan digelarnya operasi yustisi menerapkan standarisasi, dan menjadi titik penentu untuk membuat efek jera. Agar tidak menjadi kekosongan hukum Kajari Kota Bekasi menyarankan agar dibuatkan Peraturan Wali Kota Bekasi untuk menindak lanjut mengenai operasi yustisi.

Dalam evaluasi kebelakang selama 4 hari berlangsung prosesnya PPKM Darurat mengenai peningkatan disiplin, ialah dengan tindakan akhir adalah penegakkan hukum dalam masa PPKM Darurat, dan ditegaskan oleh Kejari Kota Bekasi, akan memberikan efek jera bagi warga yang masih saja tidak mengikuti aturan.

Keputusan ini memperhatikan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No.5 Tahun 2021 pasal 34 mengenai denda sebagai sangsi administrasi, dan juga mengacu pada Perwal no 45 Tahun 2021 mengenai sangsi administrasi terhadap pelanggaran ringan.

Sebelum dilakukan penegakkan operasi yustisi pada PPKM Darurat di perbatasan, akan segera dilakukan sosialisasi kepada warga sebagai bentuk peringatan khusus agar warga lebih memahami mengenai keberadaan PPKM Darurat. Hal ini untuk menindaklanjuti kepada Forkompimda Kota Bekasi agar disosialisasikan kembali.

"Sinergitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil rakor, efek jera kepada warga yang masih tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, karena ini untuk warga sendiri juga dalam bentuk pencegahan pada masa pandemi yang sedang tinggi kasusnya" ujar Wali Kota. Rabu )7/7/2021)

Wali Kota juga paparkan bahwa pola yang sudah diterapkan saat ini baru sampai titik persuasif dan teguran ringan, penerapan dengan dan sidang ditempat terhadap masyarakat, khususnya para pelaku usaha namun belum ada kriteria standarisasi. Karena terjadinya penurunan kepatuhan protokol kesehatan pada pedagang kaki lima seputaran Jalan Ahmad Yani dan sekitaran Alun Alun Kota Bekasi sehingga eksalasi kasus Covid 19 di Kota Bekasi sudah sampai level darurat.

Peningkatan level penegakkan hukum melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota merujuk pada perundang undangan namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Ketua tim penegakkan PPKM darurat ditunjuk sebagai Ketua Tim Kepala Satpol PP Kota Bekasi didampingi Kepala bagian Hukum, dan segera melaporkan dan segera dibuatkan Surat Keputusan Tim PPKM darurat ini. (adv)

PALAPAPOS © Juli  2021

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Ini Rekomendasi DPRD Kota Bekasi Atas LHP BPK RI

BEKASI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kemarin Senin,(5/7/2021) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan

Rapat Paripurna DPRD Terkait LHP BPK Tahun 2020

BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi Terbitkan Surat Edaran Tentang Implementasi PPKM Darurat di Pasar Tradisional

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terbitkan Surat Edaran Npmor : 511/800/SET.COVID -19 Tengatang Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Tradisional/ S

Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis Launching Melalui Humas Pemkot

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah, melaunching Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis (SAKER HUMAS) yang bisa diakses melalui website

Beralih Fungsi, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Tertibkan Apartemen

BEKASI - Apartemen dan rumah susun sebagai rumah vertikal belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Di Kota Bekasi sendiri banyak apartemen dan rumah susun yang saat ini sud

Ini Cara Menjadi Peserta Vaksin di Kota Bekasi

BEKASI - Antusiasme warga Kota Bekasi untuk lakukan vaksinasi mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kota Patriot. Sebelumnya Presi