ilustrasi apartemen

BEKASI - Apartemen dan rumah susun sebagai rumah vertikal belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Di Kota Bekasi sendiri banyak apartemen dan rumah susun yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi usaha sewa menyewa layaknya hotel. Tidak itu saja, pendataan penghuninya pun tidak akurat sehingga banyak penghuni yang bebas tanpa pendataan kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengatakan, pihaknya meminta supaya Pemerintah Kota menindak tegas penyewaan apartemen karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sangat jelas peruntukan apartemen adalah hunian tempat tinggal, bukan hotel. Tapi justru apartemen sudah beralih fungsi menjadi penginapan yang disewakan layaknya hotel. Ini harus ditertibkan karena menyalahi aturan,”ungkap Nicodemus Godjang, Selasa, (15/6/2021).

Tidak hanya itu, Nico juga mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat segera mendata secara berkala penghuni apartemen dan rumah susun. Agar penghuninya jelas dan memiliki identitas yang jelas seperti rumah tinggal horizontal.

“Kita tidak tahu siapa-siapa saja penghuninya. Maka sesuai fungsinya sebagai rumah tinggal vertikal, maka juga harus diperlakukan sama. Ada Rukun Warga (RW) dan ada Rukun Tetangga (RT). Nah, yang ada saat ini terkesan liar dan beralih fungsi,”tegasnya.

Nico pun menegaskan, pihaknya akan mengawasi secara ketat fungsi apartemen tersebut, dan meminta data-data penghuni. Hal tersebut dilakukan Karena selama ini tidak dilakukan pendataan berkala.

Sehingga banyak laporan apartemen banyak yang menjadi tempat yang diduga prostitusi dan narkoba. Semua ini karena peruntukan dan tidak adanya sistem kependudukan seperti rumah tinggal horizontal atau perumahan pada umumnya.

“Tidak ada pengawasan dari RT atau RW, maka itu harus dibentuk RT dan RW, bukan paguyuban. Harus resmi sesuai regulasi rumah tinggal,”tandasnya. (adv)

Penulis : Yudha

Editor : Benys

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Kota Bekasi Akan Mendapatkan Sosialisasi Operasi Yustisi PPKM Darurat

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Arm. Iwan Apriyanto, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol A. Suprijadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,

Ini Rekomendasi DPRD Kota Bekasi Atas LHP BPK RI

BEKASI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kemarin Senin,(5/7/2021) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan

Rapat Paripurna DPRD Terkait LHP BPK Tahun 2020

BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi Terbitkan Surat Edaran Tentang Implementasi PPKM Darurat di Pasar Tradisional

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terbitkan Surat Edaran Npmor : 511/800/SET.COVID -19 Tengatang Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Tradisional/ S

Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis Launching Melalui Humas Pemkot

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah, melaunching Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis (SAKER HUMAS) yang bisa diakses melalui website

Ini Cara Menjadi Peserta Vaksin di Kota Bekasi

BEKASI - Antusiasme warga Kota Bekasi untuk lakukan vaksinasi mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kota Patriot. Sebelumnya Presi