Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang

BEKASI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak berbasis online. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dikelola Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengatakan, keberadaan pajak parkir berbasis online sangat dibutuhkan demi mencegah kecurangan di lapangan.

"Pemerintah Kota Bekasi harus segera membuat perda yang mengatur pajak parkir berbasis online demi meminimalisir kecurangan yang terjadi di lapangan,"ungkapnya kepada  palapapos.co.id, Kamis (27/5/2021).

Politisi partai berlambang banteng ini menduga ada kecurangan  di pengelolaan parking manual, dan itu bisa merugikan PAD Kota Bekasi.

"Saya sebagai Ketua Bamperda akan mengusulkan pembayaran pajak online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pengusaha di Kota Bekasi dalam pembayaran pajak dan mempersempit oknum Dispenda untuk melakukan hal-hal nakal,"tegasnya.

Dirinyapun menegaskan, hal ini bisa membuat akuntabilitas sebuah perusahaan parkir terjaga dan tidak ada dugaan penyelewengan pajak. (adv)

Penulis : Yudha

Editor : Benys

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Kota Bekasi Akan Mendapatkan Sosialisasi Operasi Yustisi PPKM Darurat

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Arm. Iwan Apriyanto, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol A. Suprijadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,

Ini Rekomendasi DPRD Kota Bekasi Atas LHP BPK RI

BEKASI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kemarin Senin,(5/7/2021) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan

Rapat Paripurna DPRD Terkait LHP BPK Tahun 2020

BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi Terbitkan Surat Edaran Tentang Implementasi PPKM Darurat di Pasar Tradisional

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terbitkan Surat Edaran Npmor : 511/800/SET.COVID -19 Tengatang Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Tradisional/ S

Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis Launching Melalui Humas Pemkot

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah, melaunching Sistem Aplikasi E-Kliping dan E-Rilis (SAKER HUMAS) yang bisa diakses melalui website

Beralih Fungsi, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Tertibkan Apartemen

BEKASI - Apartemen dan rumah susun sebagai rumah vertikal belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Di Kota Bekasi sendiri banyak apartemen dan rumah susun yang saat ini sud