Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin ditahan KPK terkait suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 15 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 untuk tersangka NHY dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Rabu juga memeriksa Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT) dalam kapasitas sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga memeriksa tiga dari lima saksi yang dijadwalkan untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Dewi Tisnawati dalam kasus suap tersebut. Salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar untuk tersangka Billy Sindoro.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai wakil gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta," ungkap Febri.

Baca Juga: KPK Panggil Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi

Usai diperiksa, Deddy Mizwar memang mengaku dikonfirmasi KPK soal rekomendasi tata ruang pembangunan proyek Meikarta.

"Ya soal Meikarta lah, rapat-rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), rekomendasi," kata Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menyatakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek Meikarta sebesar 84,6 hektare berdasarkan SK Gubernur Tahun 1993.

KPK saat ini sedang menelusuri lebih lanjut kepentingan untuk melakukan perubahan Perda Kabupaten Bekasi soal tata ruang pembangunan proyek Meikarta. KPK menduga perubahan Perda akan disesuaikan untuk memuluskan pembangunan proyek Meikarta seluas sekitar 500 hektare. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.