Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (foto-susrapakar)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM mengenakan status cegah keluar negeri kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia dicekal selama enam bulan karena diduga terkait kasus suap Wali Kota Tanjungbalai ke penyidik KPK.

"Benar cegah berlaku selama enam bulan," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara, Jumat (30/4/2021).

Lebih detail, pihak Ditjen Imigrasi menyebut bahwa permintaan untuk pencegahan itu dilakukan atas permintaan KPK. Aziz dicegah keluar negeri hingga 27 Oktober 2021.

Di tempat terpisah, Plt. Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya sudah meminta menerapkan cegah kepada tiga orang yang terkait kasus ini.

"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 3 orang yang terkait dengan perkara ini," ucapnya.

"Pelarangan bepergian ke luar tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan," ia mengatakan.

Menurut Ali, penerapan cegah itu terkait dengan kelancaran proses pemeriksaan dan pencarian bukti. "Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia," dia menambahkan.

Azis diduga terlibat dalam kasus penyuapan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial 2020 lalu.

Ia juga diduga mengenalkan Stepanus dengan Syahrial atas dugaan korupsi pemerintah kota Tanjung Balai dengan tujuan meminta KPK tidak menaikkan status Syahrial ke tahap penyidikan.

Azis belum merespon panggilan telepon dan pesan instan untuk dimintai tanggapan perihal permintaan pencekalan ini. (jay)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Panggil Pejabat DKI Terkait Kasus Pengadaan Tanah

JAKARTA - KPK) memanggil empat saksi diantaranya, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta/ Kabid Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta 2019 Lusiana

KPK Tahan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene (AR) di Rutan Polda Metro Jaya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tana

Akhirnya..... KPK Tahan Tersangka Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah DKI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dan menahan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pino

KPK Panggil Empat Anggota DPRD Jawa Barat

JAKARTA - KPK memanggil empat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek Pemkab Indramayu Tahun 2019.

"Keempatnya orang ya

KPK Periksa Tiga Saksi Pengadaan Tanah DKI Jakarta 2019

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di DKI Jakarta Tahun 2019.

"Tiga saksi dipanggil dan aka

KPK Tahan Penyidik dan Pengacara Wali Kota Tanjungbalai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.