Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna/ist

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Andri Wibawa anak Aa Umbara. Sebelumnya Andri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari pihak swasta.

Selain Aa Umbara dan anaknya, pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG) juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada awal April. Mereka tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan kepada para tersangka. Masing-masing ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 9 April-28 April 2021 dengan penahanan rutan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Kedua tersangka sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK pekan lalu. Mereka beralasan sedang sakit sehingga kembali dipanggil kemarin dan langsung ditahan. Aa Umbara mendekam di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK dan Andri ditahan di Rutan KPK Cabang Kavling CI (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).

Sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka terlebih dahulu isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan tersangka M Totoh untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 KUHP. (net/ist)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kasus Suap Wali Kota Tanjungbalai, Azis Syamsuddin Dicekal

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM mengenakan status cegah keluar negeri kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia dicekal selama enam bulan karena diduga terkait kasus suap Wali Kota Ta

KPK Panggil Empat Anggota DPRD Jawa Barat

JAKARTA - KPK memanggil empat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek Pemkab Indramayu Tahun 2019.

"Keempatnya orang ya

KPK Periksa Tiga Saksi Pengadaan Tanah DKI Jakarta 2019

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di DKI Jakarta Tahun 2019.

"Tiga saksi dipanggil dan aka

KPK Tahan Penyidik dan Pengacara Wali Kota Tanjungbalai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

Diduga Peras Wali Kota, Oknum Penyidik KPK Diperiksa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa oknum penyidik yang diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara H.M Syahrial.

"Tim dari penyidik

KPK Periksa Yoory CP Terkait  Pengadaan Tanah di Munjul

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di wilayah Munjul, Cipayung Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Da