TAPANULI UTARA - Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat memimpin rapat percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan di Balai Data Kantor Bupati, kemarin. 

"Reformasi birokrasi ini menantang kita untuk lebih tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan lebih cepat terlaksana," kata Sarlandy.

Ia mengatakan, berbicara tentang reformasi birokrasi tentunya perlu penyusunan 'road map' dengan  tujuan yang jelas. Pimpinan OPD juga, tambahnya, harus memiliki langkah tepat untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

"Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga dapat dicapai, apabila memiliki 'Team Work' yang baik dan juga tekad seluruh ASN untuk melakukan reformasi birokrasi. Tujuan dapat dicapai apabila seluruh komponen terorganisir dengan baik dan bina sinergitas antar lini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, rohnya reformasi birokrasi ada pada niat pemerintah serta Aparatur Sipil Negeri untuk melakukan perubahan demi peningkatan mutu pekerjaan.

"Pola pikir kita harus dirubah yaitu revolusi pemikiran dan harus benar-benar sadar, bahwa kita adalah pelayan bagi masyarakat," ucapnya.

Adapun kegiatan rapat tersebut juga dihadiri seluruh Pokja PPRB, para staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD dan camat ini, dilanjutkan paparan narasumber Justiman Situngkir, dari perwakilan Biro Organisasi Sekretariat Kemendagri dan diakhiri dengan diskusi bersama. 

Selanjutnya, para narsum menjelaskan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi dan juga tiga kunci sukses PPRB Pemerintah Daerah, yaitu Komitmen Pimpinan, Pedoman Pelaksanaan dan Motor Penggerak. (eki)