Tidak Ada Data RTS, Penyebab Pengawasan Penyaluran LPG Sulit
TAPANULI UTARA - Tidak adanya data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima gas subsidi yang sebelumnya didata Kementerian membuat pengawasan penyaluran LPG agar disalurkan tepat sasaran sulit untuk dilakukan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Taput, Fajar Meningsing Gultom kepada palapapos.co.id saat dikonfirmasi di kantornya.
"Ada sekitar 57.777 RTS di Taput yang didata sebagai penerima gas subsidi. Namun datanya tidak kita miliki. Sehingga tentunya sulit melakukan pengawasan agar LPG tersebut disalurkan tepat sasaran," katanya
Namun, katanya, pihaknya selalu melakukan pengawasan penyaluran gas subsidi ukuran 3 kg tersebut. "Misalnya kalau ada pangkalan yang menjual gas subsidi diatas harga eceran tertinggi, kita surati agennya agar dillakukan penindakan. Kalau agennya yang melanggar aturan, maka produsen yang kita surati agat agen tersebut tidak lagi dilayani oleh produsen," ucapnya.
Sebelumnya, Fajar mengatakan, untuk mengantisipasi tingginya harga gas subsidi di pasaran, Pemkab Taput mengarahkan BUMDes sebagai pengecer LPG di tingkat desa.
Pasalnya, meskipun secara aturan penyalur gas subsidi sebenarnya hanya agen dan dibawahnya adalah pangkalan, namun faktanya ada juga bertumbuh para pengecer yang menjual gas subsidi ini diatas harga. (eki)