BEKASI - Jasa sewa aplikasi PPDB Online 2020 Kota Bekasi bekerjasama dengan PT Telkom menyerap anggaran sebesar Rp 1.118.000.000 dinilai belum maksimal karena baru hari pertama dilaksanakan server sudah bermasalah sehingga banyak masyarakat mengeluh tidak bisa mengakses.

Menurut sumber palapapos.co.id, pada hari pertama pelaksanaan PPDB Online yakni Senin (8/6/2020), server sempat mogok. Padahal, pihak sekolah sudah membayar mahal jasa tersebut.

"Kita dibebankan biaya sebesar Rp 2,5 juta untuk SD dan Rp 4 juta untuk SMP melalui BOSDA. Tapi hari kemarin sudah ada keluhan dari orangtua karena servernya gak bisa diakses," ucap sumber kepada palapapos.co.id, Selasa (9/6/2020).

Untuk diketahui, jumlah SD Negeri se-Kota Bekasi sebanyak 356. Masing-masing sekolah dibebankan Rp 2,5 juta melalui dana BOSDA dengan akumulasi sebesar Rp 890.000.000

Sementara jumlah SMPN sebanyak 57 dengan beban sewa aplikasi masing-masing sekolah sebesar Rp 4 juta dengan total sebesar Rp 228.000.000.

Beberapa sumber sekolah menyebut hingga kini dana BOSDA belum dicairkan, sementara proses PPDB Online sudah berlangsung sejak 8 Juni 2020.

"BOSDA belum cair, kita gak tahu kapan. Tapi yang jelas semua harus membayar sewa aplikasi PPDB Online," kata sumber.

Sebelumnya, Sekretaris Panitia PPDB Online Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengklaim tidak ada masalah dengan server. Sebab, pihak ketiga digunakan adalah PT Telkom sebagai perusahaan milik Pemerintah profesional dan berkualitas.

"Kalau ada masalah dengan server kita tinggal koordinasi dengan pihak Telkom karena mereka sudah siap. Apalagi kapasitas bandwith yang dipakai sangat besar," kata Krisman.

Selain itu, Krisman menyebut pihaknya sudah menyiapkan tenaga operator siaga untuk melakukan verifikasi data setiap calon siswa baru.

"Disdik menyiapkan sebanyak 85 operator verifikasi yang diambil dari setiap kecamatan. Artinya kita siap melaksanakan PPDB Online," pungkasnya. (lam)