JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan para penjabat (PJ) kepala daerah yang bertugas selalu menaati peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan manuver politik.  Menurutnya, penjabat kepala daerah itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis.

Hal itu dsampaikan menanggapi kekhawatiran adanya pejabat kepala daerah dimanfaatkan untuk pemenangan capres dan cawapres Pemilu 2024. "Itu kan sudah diatur dalam undang-undang bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis,"tegas Hasto di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/6/2022),

BACA JUGA : Megawati : Siapa Bermanuver Silahkan Keluar

Masih menurut Hasto, berpolitik harus percaya pada regulasi dan aturan. Itulah pentingnya ada wasit dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk peran Kementerian Dalam Negeri hingga kelompok masyarakat agar tidak ada penyimpangan.

"Ketika ada yang menyimpang wasit yang menyemprit atau meniup peluit ketika ada pelanggaran, didalamnya ada Menteri Dalam Negeri, ada kelompok sosial masyarakat untuk mengawasi Pj. kepala daerah. Kepala daerah silahkan bertindak mempercepat kemajuan daerahnya, jangan berpolitik praktis,"ujar Hasto.

Terkait calon calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung di Pilpres 2024 kata Hasto, PDI Perjuangan memastikan tidak berdasarkan popularitas dan figure. Juga tidak memanfaatkan teori efek ekor jas atau untuk menentukan kandidat.

"PDIP bukan tipe partai yang menggunakan jalan pintas dengan menggunakan teori efek ekor jas menentukan kandidat,"katanya.

Hasto menegaskan, partainya punya strategi yang mendasar melalui pengkaderan dan semua membutuhkan proses panjang, mulai dari rekrutmen dari bawah, kaderisasi, dan sampai proses Sekolah Partai,"ungkap Hasto.

Selain menjadi perhatian dan pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa organisasi dibangun mulai dari bawah, juga yang harus diingat semua pihak, menentukan dan pengambil keputusan terkait siapa yang akan disusung pada Pilpres 2024 menjadi hak mutlak di tangan Ketua Umum partainya.

"Semua kader silahkan konsolidasi ke masyarakat  jauh lebih penting daripada hanya memikirkan popularitas diri sendiri,"jelas Hasto. (red)