BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memaparkan penghasilan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayahnya merupakan daerah penghasil terbesar kedua di Jawa Barat (Jabar). Selain itu, Rahmat juga mempresentasekan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menggunakan sistem ‘door to door’ sangat mendongkrak pendapatan daerah.

Hal itu dipaparkan Rahmat Effendi dalam kunjungan kerjanya ke Kanwil DJP Wilayah III Jawa Barat. Wali Kota diterima Kepala Kanwil Catur Rini Widosari bersama jajarannya di Kantor Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, di Museum Nasional Sains Indonesia No. 22, RT/RW 002/008, Paledang, Bogor Pusat, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/2/2020).

"Kita terapkan untuk menggaet dengan sistem door to door ke kediaman warga di setiap RW untuk pembayaran PBB. Selain menghasilkan pajak sesuai harapan, warga juga tidak perlu repot ke Kantor Kelurahan atau Kecamatan untuk pembayaran PBB tersebut," kata Rahmat Effendi.

Dalam kunjungan tersebut, Rahmat juga menjelaskan pihaknya menjalin kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi dengan menyediakan stand di Mall Pelayanan Publik untuk pelayanan pajak pembayaran BPHTB.

"Assisten III segera buat tim dengan Kantor Wilayah III untuk membuat perjanjian kerja sama terkait pelayanan pajak. Berikut juga untuk kantor Madya, agar memanfaatkan fasilitas gedung yang kini ditempati Samsat Bekasi. Ini untuk memudahkan warga Kota Bekasi dalam pelayanannya," ujarnya.

Kepala Kanwil DJP Wilayah III Jawa Barat, Catur Rini Widosari saat menerima kunjungan Pemerintahan Kota Bekasi, menjelaskan KPP Pratama Bekasi berada dalam cakupan wilayahnya selain Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Catur mengaku berkewajiban dalam menjaga stabilitas pajak di wilayahnya. Dia mengatakan, terdapat 11 Kantor KPP di bawah DJP wilayah III ini, dan Kota Bekasi ada 4 kantor KPP yang berada di Pondok Gede, Bekasi Utara, Bekasi Barat dan Bekasi Selatan.

"Rencananya, kita akan membuat 1 kantor Madya di Kota Bekasi, agar setiap pelaporan tidak perlu jauh ke kantor pusat di Kota Bogor," kata Catur.

Dijelaskan, Kantor Pelayanan Pajak Madya ini, akan lebih mudah di gali, lebih mudah di support, terutama support utama adalah perdagangan dan industri. Tugasnya, lanjut Catur, adalah mengelola perpajakan dan pemungutan pajak, dengan sistem diterapkan guna memudahkan pengawasan bersama Pemerintah Daerahnya masing-masing.

"Kerjasama, bersinergi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah akan memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan pusat," katanya.

Catur mengakui, potensi pendapatan terbanyak di Wilayah III ini adalah Kota Bekasi. Karena itu, ia meminta Bapenda Kota Bekasi bersinergi dengan pihaknya, sehingga target pendapatan akan tercapai maksimal.

"Kita menargetkan setiap KPP di Kota Bekasi mampu mencapai pendapatan sebesar Rp 12 triliun," tandasnya. (lam)