BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengemukakan komitmennya untuk terus mempertahankan predikat kota toleran di Indonesia di tengah koposisi penduduknya yang semakin heterogen.

"Kita berharap pada tahun-tahun ke depan lebih baik dalam pencapaian toleransi di Kota Bekasi. Bukan pada proses survei Setara Institut, tapi karena Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila," kata Wali Kota di Bekasi, Senin (10/12/2018).

Menurut dia, upaya menumbuhkan semangat toleransi pada daerah dengan koposisi masyarakat yang heterogen lebih sulit diwujudkan daripada koposisi masyarakat yang homogen.

Kota Bekasi dengan populasi penduduk saat ini mencapai 2,7 juta jiwa memiliki komposisi masyarakat yang heterogen karena wilayahnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta serta berada di Provinsi Jawa Barat dengan populasi terbanyak di Indonesia.

Rahmat merinci, komposisi warga Kota Bekasi berdasarkan agama tercatat, Islam sebanyak 2 juta jiwa, Kristen Protestan 195 ribu jiwa, Katolik 65 ribu jiwa, Hindu 4.700 jiwa, Budha 12 ribu jiwa, aliran kepercayaan 1.500 jiwa, dan Konghucu 196 jiwa.

"Sebenarnya kota kita lebih spesifik dari lainnya. Di Ambon masyarakatnya homogen, di Singkawang, Pontianak juga homogen. Menyatukan karakter masyarakat heterogen tidak semudah homogen," katanya.

Upaya yang selama ini ditempuh Pemkot Bekasi dalam menjaga komitmennya mempertahankan predikat sebagai kota toleran sejak 2016 adalah memberikan hak yang sama kepada setiap warga dengan tidak membedakan bahasa, suku termasuk hak beribadah.

"Karena konsistensi dan kita lakukan proses itu 'on the track'," katanya.

Rahmat mengatakan, Kota Bekasi pada awalnya hanya menduduki peringkat puluhan sebagai kota toleran di Indonesia.

"Tadinya kita di peringkat puluhan, sekarang enam terbaik kota dari 100 kota di Indonesia. Kalau di kabupaten dan kota ada 115 daerah," katanya.

Diraihnya predikat sebagai kota toleran di Kota Bekasi juga menuai apresiasi dari kalangan netizen mellaui sejumlah media sosial.

"Situasi di media sosial itu merupakan sebuah pendapat, bahwa DKI harus mencontoh ke Bekasi, tapi bukan dalam bentuk provinsinya, karena di dalam provinsi ada wali kota dan kota administratifnya," katanya.

Kota Bekasi mendapat skor tertinggi ke enam dalam indeks Kota Toleran 2018 dengan nilai skor 5.890. Kota Bekasi merupakan kota dengan masyarakat yang heterogen namun saling menghargai itu mendapat nilai tertinggi ke enam bersama sembilan kota lainnya di Indonesia.

Angka tersebut dikeluarkan Setara Institute yang meneliti persoalan toleransi di 94 objek studi kota yang ada di Indonesia. (ant)