PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai kabupaten/kota yang peduli terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).

Keterangan dari Humas Pandeglang, Rabu (12/12/2018) menyebutkan, penghargaan peduli HAM untuk kedua kalinya bagi Kabupaten Pandeglang secara langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat acara peringatan ke-70 Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kemenkumham, Jakarta.

Dalam sambutannya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak dasar dalam penegakan dan kemajuan HAM.

“Namun kewajiban ini tentu saja harus dibarengi dengan kerjasama semua pihak, agar pemenuhan hak dasar bagi masyarakat bisa terwujud,” katanya.

Wapres juga berharap untuk selalu menjaga toleransi antar sesama, hal tersebut sangat penting dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban menyatakan bersyukur Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan bidang HAM dalam dua tahun berturut-turut, anurgerah tersebut diperoleh berkat kerja sama semua pihak elemen masyarakat serta pemerintah daerah.

"Pemda dan semua elemen telah memberikan pelayanan terbaik serta telah memperhatikan hak-hak dasar kebutuhan masyarakat, sehingga penguatan pemenuhan HAM di Pandeglang terpenuhi, karena itu kita kembali mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, " ujarnya.

Ia menambahkan, ini adalah bukti dari komitmen pemerintah derah dalam mewujudkan harapan masyarakat terkait HAM, prestasi ini harus dipertahankan dan itu merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pemkab juga sedang berupaya untuk mewujudkan kabupaten layak anak (KLA) tahun 2019.

"Oleh karena itu mari bersama-sama kita bekerja keras agar di tahun 2019 Kabupaten Pandeglang juga bisa mewujudkan kabupaten layak anak," tambahnya.

Dalam pemberian penghargaan Peduli HAM untuk kabupaten/kota di Indonesia terdapat 409 dari 514 kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dari jumlah tersebut, sebanyak 271 kabupaten/kota masuk kategori Peduli HAM dan 75 kabupaten/kota masuk kategori Cukup Peduli HAM. (ant)