BEKASI - Setelah Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono hengkang dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan memilih untuk menahkodai DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, sikap partai besutan Amin Rais ini belum tentu arah. Beredar opini bahwa partai ini akan memilih beroposisi seperti keputusan pusat yang berada diluar pemerintahan.

Ketua Fraksi PAN Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz membeberkan, bahwa pihaknya akan memberikan kejutan kepada publik setelah penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi disahkan. Hanya saja, sambungnya, pernyataan sikap untuk beroposisi terhadap eksekutif yang dipimpin Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi urung ditegaskan.

"Kita akan memberikan kejutan-kejutan setelah AKD. Intinya secara umum Pak Wakil sekarang sudah pindah partai. Tetapi kita belum menentukan sikap apakah posisi atau oposisi," kata Abdul Muin usai pelaksanaan syukuran kantor baru DPD PAN Kota Bekasi, Minggu (15/9/2019).

Kendati begitu, sejak kepindahan Tri Adhianto dari PAN, diakui Abdul Muin partainya mulai melontarkan kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya mengenai anggaran KS dan insentif RT, RW dan lainnya yang belum dicairkan.

Selain itu, PAN juga mengincar salah satu pimpinan komisi, sehingga akan mempermudah dalam mengawasi kinerja pemerintahan. "Insya Allah, kita akan melakukan kritikan-kritikan. Apalagi sekarang DPRD dipimpin PKS yang punya sikap diluar koalisi. Di pusat PKS dan PAN bergandengan, bisa jadi disini kita mengikutinya," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Evi Mafriningsiati. Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 yang terpilih dari Dapil Bekasi Timur dan Bekasi Selatan ini akan fokus menyikapi kebijakan pemerintah, terutama menyangkut pendidikan dan ekonomi kerakyatan.

"Pokoknya semua kebijakan yang tidak pro rakyat akan kita kritisi. Soal sikap oposisi, nanti akan kita utarakan setelah pengesahan AKD," tandasnya. (lam)