BEKASI - Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, Muhammad Fikri Aziz membeberkan bahwa pihaknya tetap bertahan dalam mengembangkan bisnis energi, kendati penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi terbilang paling kecil bila dibandingkan BUMD yang lain.

Sejak dua tahun terakhir, Fikri mengakui tidak mengajukan penyertaan modal kepada pemerintah, karena siklus keuangan perusahaan stabil. Bahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi beban terpenuhi 100 persen.

"Terakhir, kita mendapat penyertaan modal pada Tahun 2017 dengan besaran sekitar Rp5 miliar, itu pun kita gunakan untuk kebutuhan pengembangan, artinya bersifat aset," ungkap Fikri usai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (3/12/2019). Dia membeberkan capaian target PAD sebesar Rp500 juta pada Tahun 2019 terpenuhi.

Dikatakannya, PT Sinergi Patriot Bekasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi, berhasrat mengembangkan bisnis dengan cakupan lebih luas. Hanya saja, diakui Fikri, pihaknya membutuhkan wewenang yang lebih dari pemerintah.

"Bentuk dukungan tidak selalu dari penyertaan modal dari pemerintah. Yang dibutuhkan ruang dan suasana yang kondusif untuk mengembangkan bisnis, yaitu diberi jalan untuk ikut berpartisipasi lebih luas. Misal pengelolaan PJU, jika dikasih ke kami, itu bisa menghasilkan PAD dan meminimalisir belanja daerah," imbuh Fikri. 

Dia mengungkapkan, rencana pengelolaan PJU apabila ditangani pihaknya, maka akan terjadi efisiensi anggaran. Bahkan, Fikri optimistis bisa menekan penggunaan energi listrik hingga 50 persen.

"Berilah penugasan kepada kami, apabila PJU kita kelola. Kita bisa turunkan konsumsi energi hingga 50 persen, demi efisiensi dan keuntungan yang lebih besar. Termasuk PLTSA, harusnya penugasan kepada BUMD, tidak langsung pemerintah dengan pihak ketiga," kata Fikri yang menyasar pengelolaan PJU dan PLTSA. (lam)