SIMALUNGUN - Kunjungan Kerja (Kunker) DPR RI dari Komisi V yang juga dihadiri mitra Komisi V dengan tujuan guna melihat perkembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Danau Toba dan Jalan Nasional di Sumatera Utara, melihat perkembangan Infrastruktur pelabuhan di kawasan Danau Toba dan Sumatera Uatara, serta melihat perkembangan pembangunan Kereta Api yang kelak diharapkan mampu mendongkrak wisatawan dan pertumbuhan ekonomi sekawasan Danau Toba.

Usai melakukan survey lapangan dari Pelabuhan KMP Ihan Batak dan Jembatan Kembar di Lombang Siduadua Parapat, pertemuan dilanjutkan ke Hotel Inna Parapat, Kamis (15/2/2019). Dalam pertemuan beberapa point disampaikan dari.hasil temuan dilapangan dan yang disampaikan stakeholder, akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada Masa Persidangan III DPR RI.

"Pertemuan di Hotel Inna Parapat ini sama kualitasnnya dengan pertemuan DPR RI yang diselenggarakan di Senayan Gedung DPRRI," ujar Capt Anthon Sihombing.

Adapun daftar mitra Komisi V DPR RI yang hadir: 1. Dirjen Kereta Api,  2. Kepala Balai Pelaksana Jalan & Jembatan Nasional Wilayah II Sumut Riau  Slamet Rasidi Simanjuntak  3. Dirjen SDA diwakili Kepala Balai Wilayah sungai Roi Pardede  4. Dirjen Cipta Karya diwakili Direktorat Pemantapan Bangunan Fajar Sanusi  5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Edi Nursalam, 6. Kementerian Desa, 7. Kepala BMKG,  8, Kepala Basarnas Medan Toto Mulyono

Pertemuan difasilitasi Pemkab Simalungun diwakili Staf Ahli Bupati Simalungun Bidang perekonomian dan Pembangunan, Kadishub, Kadis PU, Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kadis BPMPN dan Bapeda Simalungun

Lalu, ada juga Dirjen Cipta Karya meminta dukungan DPR RI untuk penyusunan Amdal untuk mendukung program pembangunan Pesisir Pantai Atsari. Selanjutnya, di Pantai Bebas Parapat juga diperlukan untuk membangun Instalasi Pipa Air Limbah (IPAL) Komunal dan kegiatan PISEW harus dilaksanakan pada bulan Maret 2019.

Diketahui, pendanaan program Cipta Karya untuk Kabupaten Simalungun hanya mendapat DAK Rp4,2 miliar untuk Air Minum dan tidak termasuk MCK karena kurang koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Lebih lanjut, melalui Dirjen PSDA dipaparkan Program pembangunan yangg dilakukan Dirjen PSDA , Kepala Balai Pelaksana Jalan Dan Jembatan Nasional Wilayah 2, Menyampaikan 5 Poin 1 perihal Perbaikan Reservasi jalan rute Merek Saribu Dolok, Reservasi Jalan Tebing Tinggi ke Pematang Siantar, perbaikan jalan Siantar ByPass.

Sementara itu, untuk penanganan Longsor Jembatan Kembar di Parapat akan segera ditangani secara efektif yang dilakukan Balai wilayah Sungai Nasional Wilayah Sumut, termasuk membangun jalan lingkar luar Parapat sepanjang 19 Kilometer (Simpang Palang-Sitahoan) dan untuk hal inikepala balai meminta kerjasama dari bupati untuk melakukan pembebasan lahan.

Selanjutnya, Dirjen Cipta Karya Fajar Santoso juga memberikan paparan serta menjelaskan, bahwa Cipta Karya tahun 2019 sedang melaksanakan Program Sanitasi dan Air Minum (Sanimas), Pisew (Program Peningkatan Ekonomi Wilayah), Pembangunan Jalan Lingkungan di Anggarajim, Pembangunan Gedung Balai Budaya dari Satker PKPI Starategis, juga telah menyusun DED rencana pembangunan fisik dek apung, pedestrian, penataan untuk pedagang suvenir dan kuliner dan pembangunananya terkendala tidak terlaksana pada Tahun 2019 karena tidak didukung dokumen Amdal yang jelas.

Dalam pertemuan, Dirjen perhubungan Darat Kemenhub memaparkan program di wilayah Danau Toba sudah dikerjakan sejak tahun 2017 dan membangun empat pelabuhan di kawasan Danau Toba (KDT) hingga tahun 2019 sudah membangun tujuh Dermaga. 

Peningkatan pelayanan juga sudah dilakukan dengan menyelesaikan Kapal Ferry Ihan Batak 580 Gross Ton dan tahun 2019 sedang membangun satu kapal Ferry kapasitas 300 GT.

Selain itu, dirjen juga sedang memperbaiki data dokumen setiap kapal di KDT dan menyusun Peta alur transportasi kapal di KDT, dalam rangka pembangunan Dermaga/Pelabuhan di KDT Hubungan Darat menghadapi masalah pembebasan lahan khususnya di kawasan Pelabuhan Ambarita.

Rombongan Komisi V lainnya Jonni Allen Marbun juga meminta Kepala Daerah di Kawasan Danau Toba supaya lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian lintas sektor, guna melakukan Percepatan pembangunan Infrastruktur Kawasan Danau Toba demi pencapaian Kesejehtareaan masyarakat.

Menurut Allen, sebaiknya saat ini jangan ada lagi Kepala daerah yang tidak bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di kawasan Danau Toba. 

"Janganlah ada lagi Kepala Daerah yang memperlambat Program Pembangunan, misalnya dengan alasan terkendalanya pembangunan penataan Pantai Atsari Parapat menjadi terlambat karena penyusunan Amdal yang terlambat, untuk itu kepala daerah harus Jemput Bola," ujar Allen Marbun.

Sementara itu, Sahat Silaban, anggota Komisi V lainnya menegaskan, kepada mitra Komisi V agar sungguh-sungguh melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba, karena diterapkan sebagai Top Three dalam pengembangan infrastruktur,Destinasi Pariwisata Danau Toba melalui Bupati dan PUPR, Perhubungan dan seluruh mitra komisi V DPR RI meminta agar dilakukan percepatan untuk tujuan pariwisata guna menunjang Nawacita seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. (jes)