BEKASI - Bergulirnya wacana penggabungan wilayah Kota Bekasi agar menjadi bagian dari DKI Jakarta sebagaimana yang diusulkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, merupakan sinyal yang harus ditangkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sinyal yang dimaksud, menurut Bendahara Umum DPW PPP Jawa Barat, Muhammad Said, ialah keluhan yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, baik persoalan dana perimbangan maupun aspek infrastruktur dan entitas wilayah.

"Ini kan hanya sebatas teguran kepada Gubernur Jawa Barat agar peka terhadap keluhan Pemkot Bekasi yang merasa kurang mendapat perhatian," ujar Muhammad Said, Kamis (22/8/2019).

Kota Bekasi, kata Said, merupakan salah satu daerah penyumbang pajak kendaraan terbesar di Jawa Barat. Namun dana perimbangan yang diperoleh hanya berkisar 30 persen. Jika angkanya dibalik menjadi 70 persen untuk Kota Bekasi dan 30 persen untuk Jawa Barat, menurutnya lebih relevan.

"Sejauh ini kontribusi Pemprov Jabar belum maksimal. Sumbangsih pajak kendaraan kita sangat besar tetapi yang diterima sangat kecil. Belum lagi minimnya perhatian terhadap perekonomian daerah, infrastruktur penunjang sebagai daerah yang berbatasan dengan DKI dan beberapa persoalan yang sedang dialami Kota Bekasi. Wajar jika Pepen (sapaan Rahmat Effendi) ngotot gabung ke DKI," kata Muhammad Said meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera merespon positif terhadap isu tersebut.

"Jika ingin situasi kondusif, Gubernur Jabar harus cepat merespon hal ini. Apalagi ada beberapa hal yang sepertinya belum terrealisasi untuk Kota Bekasi, sebagaimana janji Ridwan Kamil semasa kampanye Pilgub Jabar tahun lalu," pungkasnya. (lam)