BEKASI - Tingginya angka kesakitan yang mencapai 37 persen dari jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2,7 juta jiwa pada Tahun 2018, menandakan program kesehatan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi tidak berjalan maksimal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengakui, bahwa angka tersebut melebihi standar nasional sebesar 10 persen dari jumlah penduduk. "Angka kesakitan cukup tinggi. Tahun 2018 lalu melalui KS mencapai 1 juta layanan," ungkap Tanti Rohilawati.

Problem kesehatan ini, diakui Tanti, merupakan PR yang harus diselesaikan sehingga tidak berimplikasi luas yang menimbulkan preseden negatif.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengimbau, agar program yang bersifat mengedukasi masyarakat untuk berpola hidup sehat menjadi prioritas Dinas Kesehatan. Dengan munculnya angka 37 persen, Bang Nico-sapaan akrabnya menganggap status darurat terhadap kesehatan masyarakat Kota Bekasi.

"Jika angkanya melebihi standar nasional, maka Dinas Kesehatan selama ini gagal. Ini darurat, pemerintah harus berbenah dalam menata kehidupan masyarakat yang sehat," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan ini mendesak agar Dinas Kesehatan memiliki program yang memiliki orientasi jelas terhadap kesehatan masyarakat. Tindakan kuratif (pengobatan), menurutnya, bukan prestasi baik yang harus dibanggakan. Bahkan semakin banyak tindakan kuratif, maka pemerintah lemah dalam menciptakan masyarakat sehat.

"Ini memang menjadi tanggung jawab bersama termasuk kami yang berada di DPRD. Tetapi Dinas Kesehatan sebagai leading sector yang mendapat amanah ini, harus mencetuskan program kesehatan yang tersistematis. Ajak dinas terkait seperti Dispora dan Dinas Pendidikan untuk merumuskan program secara bersamaan," tuturnya.

Lebih jauh, Nico mencontohkan program sederhana dalam menciptakan pola hidup sehat, seperti senam Sparko yang dihelat Pemerintah Kota Bekasi setiap Selasa dan Jumat. Menurutnya kegiatan olahraga harus ditularkan hingga ke masyarakat.

"Yang butuh hidup sehat bukan hanya ASN, tetapi masyarakat pada umumnya. Galakkan senam kesehatan menjadi rutinitas wajib di setiap kelurahan, bahkan hingga tiap RT, berikut juga sekolah-sekolah," terang Nico.

Selain senam, Nico juga menganjurkan agar adanya program massif terkait gizi masyarakat. "Dinas Kesehatan harus eksploratif dan merangsang masyarakat agar memperhatikan gizi sebagai pondasi awal kesehatan. Jangan malu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika menyangkut kesehatan masyarakat," tandasnya. (lam)