BEKASI - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan mengatakan bahwa proses open biding jabatan struktural eselon 2 yang dilakukan Tri Adhianto saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Wali Kota Bekasi definitif, sudah sangat selektif.

"Jika hari ini ada yang mempermasalahkan, kenapa tidak saat beliau (Tri Adhianto, red) memimpin Kota Bekasi? Kenapa baru hari ini?. Tentu semua itu ada acuannya, dasar ketentuan melakukan mutasi. Sepanjang proses itu disetujui oleh Pemerintah Pusat, ya saya rasa sudah cukup jelas prosesnya dan tidak ada yang dilanggar,"ucap Oloan kepada media, Selasa (24/10/2023).

Oloan juga tidak membenarkan, pejabat yang belum waktunya naik untuk menjadi esselon 2 yang dipilih oleh Tri Adhianto pada saat itu.

"Ada kriterianya, bukan ujuk-ujuk naik begitu saja sebelum waktunya atau tidak memenuhi syarat. Di daerah manapun itu, jika ada proses open biding, apalagi ini posisi jabatan tinggi di lingkup pemerintahan daerah, tentu ada mekanisme dan tata cara yang tidak bisa terlewati, semisal assessment yang dilakukan oleh panitia tes independen,"terangnya.

Selagi proses mekanisme itu ditempuh, lanjut Oloan, Kepala Daerah tentunya punya pertimbangan dalam menentukan pejabatnya, untuk membantu proses berjalannya birokrasi pemerintahan.

"Kalau hari ini terjadi riak-riak, wajar saja. Yang jelas, kalau proses itu tidak melalui mekanisme, tentunya Pemerintah Pusat juga tidak serampangan juga menyetujuinya,"tutupnya.

Terpisah Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga politisi PDI Perjuangan Nuryadi Darmawan, mengatakan bahwa Muhamad Solikhin adalah wajar bila saat ini menduduki posisi Kadis DBMSDA mengingat dirinya pernah menjabat sekertaris.

"Dia mantan Sekdis kan, kalau mekanismenya benar siapapun sah saja dipromosikan. Semua berhak, kecuali kalo ada hal "ganjil" yang perlu diluruskan. Sepanjang tidak di temukan hal atau unsur yang lain yang patut di duga melanggar tidak ada masalah,"ucap Nung.

Penulis : Robesk