KOTA BEKASI - Kali Bekasi yang sering tercemar limbah industri bukan semata-mata salah Wali Kota Bekasi, melainkan banyak instansi terkait yang harus bertanggungjawab.

Hal itu diungkapkan Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Arifin Rudyanto, Senin (28/8/2023).

"Pencemaran tersebut harus ditangani dari hulu sampai hilir, tidak bisa ditangani sepotong-potong,"ucapnya.

Semua sungai atau kali yang mengalir ke daerah lain, kata dia, permasalahan harus bersama-sama dalam menyelesaikan pencemaran terutama pencemran Sungai atau kali.

"Biasanya koordinasi dengan Gubernur untuk melakukannya. Tugas KLHK juga harus tegas dalam menertibkan perusahaan yang kedapatan mencemari kali,"terangnya.

Lebih lanjut Arifin mengatakan bahwa penanganan Kali Bekasi akan lebih tepat jika diberlakukan program yang sama seperti 'Citarum Harum' yang sudah terbukti kualitas airnya bagus, debitnya semakin lancar dan tingkat polusinya sudah semakin jauh berkurang.

"Jadi kalau tuduhan pencemaran air di Kali Bekasi ini seolah menjadi tanggung jawab Wali Kota Bekasi, itu salah. Tetapi secara umum adalah (tanggung jawab) semua pihak, karena aliran Kali Bekasi ini melintasi beberapa daerah,"tegasnya.

Ketika ditanyakan terkait ikut tercemarnya sumber air baku Perumda Tirta Patriot akibat tercemarnya Kali Bekasi, Arifin menjelaskan, berdasarkan pengamatan pihaknya bahwa sumber utama air baku Perumda Tirta Patriot berasal dari Waduk Jati Luhur yang saat ini mengalir ke arah Jakarta masih melalui saluran yang terbuka, sehingga memang rawan terjadinya pencemaran.

"Alangkah baiknya ke depan untuk air bersih harus di salurkan melalui pipa-pipa yang sudah dijamin kebersihan dari hulu, dan tidak ada lagi pencemaran di tengah jalan. Sehingga saat disalurkan ke masing-masing wilayah, kualitasnya lebih terjamin lagi karena saluran tersebut memang didedikasikan khusus untuk melayani Perumda Tirta Patriot,"tutupnya. Penulis : Yudha