JAKARTA - Sejumlah kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat II di Jakarta mendesak diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) karena turunnya perolehan kursi DPRD di ibu kota.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Jakarta Timur, Lintang Fisutama kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/7/2019) menyebutkan, dorongan untuk digelarnya Musdalub karena turunnya perolehan suara partai berlambang pohon beringin di Ibu Kota pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Jakarta.

"Kursi DPRD DKI pada 2014-219 mendapatkan sembilan kursi. Namun, Pileg 2019-2024 turun menjadi enam kursi," kata Lintang.

Ia menyayangkan dengan turbulensinya perolehan kursi Pileg 2019 di Jakarta, yang dianggapnya merupakan kegagalan Rizal Mallarangeng sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar DKI dalam menjalankan mesin partai pada pertarungan di ibu kota sebagai barometer perpolitikan nasional.

Selama ini, lanjut dia, konsolidasi partai setiap tingkatan tidak jalan, sehingga DPD Golkar DKI menjadi partai di bawah PSI. Kemudian, kursi DPR RI hanya mendapatkan 1 dari semula 3 kursi. Itu pun masih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau kalah gigit jari. Tak dapat kursi DPR RI. Lemah sekali mesin Partai Golkar di Jakarta ini," kata Lintang.

Oleh karena itu, perwakilan DPD II Golkar di Jakarta mendesak segera dilakukan Musdalub DPD Partai Golkar DKI.

Ketua bidang pengurus pusat AMPG itu juga menganggap, Rizal sudah terlalu lama menjabat sebagai Plt. Bila dihitung dari pelantikannya pada 8 September 2018, berarti sudah 9 bulan menjadi Plt. Pengurus DPD II di Jakarta merasa heran mengapa bisa begitu lama menjadi Plt.

"Seharusnya berdasarkan AD/ART partai bisa dilakukan Musdalub," katanya seraya menambahkan saat Yorrys Raweyai menjabat Plt hanya tiga bulan dan langsung menyelenggarakan Musdalub. (ant)