KOTA BEKASI - Nama Kepala Dinas Pendidikan, Uu Saeful Mikdar, Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Kusnanto Saidi, dan Sekretaris Kecamatan Rawalumbu Yudistira dan lain-lain dikabarkan akan mengikuti serta mengadu nasib di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Bekasi. Entah coba-coba atau memang sengaja ingin berkiprah di jalur politik dan melepas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, Bab II pasal 4 point u yang menjelaskan tentang persyaratan calon dan pencalonan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menyatakan para Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang berniat untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jangan menyebarkan flayer yang berkaitan dengan atribut partai politik dan dirinya sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

“Kepada para ASN yang akan ikut kontestasi saya berikan karpet merah yang sama, tetapi sepanjang aturan diikuti. Jangan statusnya masih ASN sudah membagi-bagikan flayer atau apapun yang ada atribut Parpol (Partai Politik) kenapa? Karena seorang ASN tidak boleh menjadi anggota Parpol,” ucapnya, Senin (29/4/2024).

Terlebih, Raden Gani Muhamad pun menyarankan kepada para ASN untuk mengajukan surat pengunduran diri agar lebih leluasa dalam berpolitik praktis. Terlebih dirinya berharap agar tidak menghasut para aparatur untuk memilih mereka.

“Kalau ingin leluasa dari saat ini melangkah lebih jauh, tinggal bisik bisik ke saya, ajukan surat pengunduran diri sebagai ASN go head. Bapak ibu sekalian yang mau ikut kontestasi persilahkan, dan sekali lagi tolong. jangan seret seret aparatur untuk dukung mendukung bapak ibu sekalian, nanti ada dari dinas ini mendukung ini, rusak birokrasi di Kota Bekasi,” tutupnya.

Penulis : Yudha.