KOTA BEKASI - Menyikapi tudingan yang dilontarkan Komisi I DPRD terhadap Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah  mengenai kepedulian terhadap nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) saat ini dan dirinya sangat menyayangkan sikap anggota DPRD tersebut, Senin (9/10/2023). "Saya sampaikan tidak ada penolakan, surat harusnya beragenda sesuai dengan nomenklatur dan aturan. Kalau rapat kerja ya disebutkan agendanya, kalau silaturahmi terus dibelokan isunya jadi masalah TKK, kan jadi kurang pas,"ucap Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Lebih lanjut, pria asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi tersebut menegaskan bahwa surat tersebut akan ditandatangani jika memiliki nomenklatur secara jelas.

"Apapun suratnya kalau jelas dan terkait persoalan rakyat, saya akan tandatangani dan setujui. Asal jelas semua, bahkan harus sepengetahuan atau disposisi dari Koordinator Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Bukan agenda yang terselubung begini, agendanya rapat kerja dan silaturahmi. Di media malah dibelokan untuk TKK,"ucapnya.

Selain itu, Saifuddaulah beranggapan bahwa sampai saat ini dirinya tetap komitmen dan konsisten terhadap persoalan yang terjadi dengan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi.

"Sejak awal saya menjabat, saya tetap konsen terkait persoalan TKK. Saya malah meminta agar mereka dilindungi dan tegas peraturannya. Bisa digoogling terkait sikap saya terhadap TKK,"pungkasnya.

Selain itu, ia pun meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar begerak cepat dan bekerja secara maksimal terkait persoalan TKK.

"Tim harus bergerak cepat untuk menginventarisir dan berkonsultasi serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah TKK. Kami dari awal meminta BKPSDM untuk bekerja semaksimal mungkin terkait persoalan TKK, dan berikan kepastian hukum kedudukan mereka,"tutupnya.

Penulis : Yudha.