BEKASI – Belum stabilnya keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi, Jawa Barat, Dinas Kesehatan setempat mempersilahkan rumah sakit swasta memutuskan kerjasama penerimaan pasien pengguna Kartu Sehat Nomor Induk Kependudukan (KS NIK)

"Belum stabilnya keuangan Pemkot Bekasi, maka kami tidak memaksakan rumah sakit swasta untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan pemerintah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, di ruang kerjanya, Jumat (11/10/2019).

Kendati begitu, Tanti mengatakan, masih banyak rumah sakit swasta konsisten menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi. "Dari 66 sumah sakit swasta, ada sekitar 42 yang masih konsisten melayani KS," ujar Tanti.

Keterbatasan anggaran pada tahun 2019, diakui Tanti menjadi problem terhadap pembayaran klaim layanan KS NIK. Dia mengurai, pembiayaan program Jamkesda/KS-NIK belum bisa membayarkan setiap bulannya karena alokasi APBD murni untuk membayar alokasi 2018.

"Namun 2019, kita mengusulkan kembali tambahan dana. Setelah dana siap, kita langsung melakukan verifikasi dan asistensi untuk pembayaran. Pada tahun anggaran ini, kita sudah membayarkan layanan Jamkesda/KS-NIK per Januari hingga Juni," kata Tanti.

"SPM sudah kami layangkan baik untuk RSUD maupun swasta dan sudah dibayarkan dengan total keseluruhan sebesar Rp 120 miliar lebih," lanjut Tanti.

Besaran angka tersebut, diakui Tanti berbanding dengan jumlah klaim pengguna KS pada tahun 2018. Dia mengatakan, pengguna KS atau angka kesakitan menurun hingga 60 persen.

"Dari evaluasi sementara, angka kesakitan Kota Bekasi mengalami penurunan signifikan yakni mencapai 60 persen," kata Tanti melanjutkan, dari 42 rumah sakit swasta, RS Awal Bros, RS Ananda dan RS Mitra Keluarga merupakan rumah sakit yang paling besar klaim layanan KS NIK.

"Tertinggi Ananda, Awal Bros, dan Mitra Keluarga dengan rata-rata klaim sebesar Rp 10-11 miliar," pungkasnya. (lam)