TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan bersama unsur pimpinan daerah dan Angkasa Pura II menggelar rapat bersama terkait evaluasi kesepakatan penanganan pencegahan Covid-19, pada Senin (30/3/2020) di ruangan kerja Bupati Taput.

Rapat ini juga dihadiri, Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Wakil Ketua DPRD Fatimah Hutabarat, Kapolres Taput AKBP Horas Marasi Silaen, Kajari Taput Tatang Darmi, Dandim 0210/TU Letkol Czi Roni Agus Widodo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Indra Simaremare serta pihak Angkasa Pura II.

"Hal yang menyangkut soal bandara, agar lebih dilakukan pengawasan yang ekstraketat. Saya juga mau menanyakan bagaimana kalau bandara ditutup sementara? Namun saya juga mengikuti instruksi pemerintah pusat dalam hal penanganan pencegahan Covid-19 ini," katanya.

Diakuinya, Pemkab Taput sudah membuat anggaran untuk posko-posko yang bertugas untuk pencegahan penyebaran Covid-19."Saya minta tolong ke Bapak Dandim untuk melaksanakan SOP pengawasan di posko-posko," katanya.

Selain itu, lanjutnya, alokasi dana desa juga sudah diperintah untuk dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid-19. Tidak hanya itu, saya juga telah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengatasi masalah sembako, agar tidak menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. 

"Saya minta tolong ke Bapak Kapolres untuk turut memetakan  masalah sembako kita berapa lama tahan. Saya berharap kita satu bahasa. Kesepakatan yang telah kita tetapkan dua minggu lalu, kita lanjutkan hingga dua minggu ke depan hingga tanggal 13 April mendatang. Kita akan semakin perketat bagi orang masuk ke Taput. Mengenai perlakuan lockdown atau karantina wilayah kita tetap koordinasi dengan pemerintah pusat," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Angkasa Pura II, Iwan Sutisna mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemkab Taput atas gugus tugas dalam penanganan Covid-19. 

"Secara manajemen, kami akan mengikuti ketentuan pemerintah setempat. Tetapi, karena kami berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan, kami harus minta ijin dulu ke Menhub terkait penutupan bandara. Kami siap mengikuti demi kebaikan bersama," ujarnya.

Menanggapi upaya lockdown atau karantina wilayah, Kajari Taput Tatang Darmi menyampaikan, bahwa harus benar-benar memahami dulu terutama mempunyai dasar hukum dalam melakukan penutupan seluruh daerah. "Dikarenakan, ada beberapa daerah yang melakukan penutupan sudah ditegur pemerintah pusat," ujar Kajari dalam kesempatan itu.

Hal senada disampaikan, Dandim 0210/TU Letkol Roni Agus Widodo saat dimintai pendapatnya terkait lockdown dan juga karantina wilayah. Menurutnya, belum tepat untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Pasalnya, 95 persen penduduk Taput tidak ada yang positif Covid-19, karena sisanya 5 persen saat ini masih pada proses memantau ODP dan PDP. 

"Ini rencana masih karantina lokal. kita lebih memperkuat pos pos lagi, penyemprotan. Kita harus lebih mengedukasi masyarakat tentang Covid-19. Bagaimana kita melakukan pencegahan yang lebih dini. Dengan salah satu membiasakan pola hidup bersih dan sehat," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Taput AKBP Horas Marasi Silaen menyetujui agar penduduk yang sudah ditetapkan ODP agar lebih diawasi. Berdasarkan pemantauan, menurutnya, masyarakat sudah mulai sadar akan Covid-19. Meski begitu, Horas mengatakan, ia juga terus menggerakkan anggotanya untuk tetap mengawasi masyarakat apabila masih ada yang kumpul bersama. 

Ditambahkannya, hal itu yang perlu diantisipai kedepan, yaitu masyarakat yang datang ke Taput, khususnya pendatang dan yang mau keluar Taput. "Kami juga harapkan Pemkab untuk mendukung TNI/Polri dengan memberi puding mereka.  Kita juga perlu membuat portal atau pos siskamling untuk memantau setiap orang yg masuk keluar," ujarnya.

Selain itu, Horas menuturkan, perlu jug disiapkan bagaimana langkah untuk menggerakkan, membantu dan mengantisipasi terkait perekonomian. Banyak supir angkut ndan betor yang mengeluh, karena penumpang yang tidak ada lagi, disamping Ketahanan pangan juga sangat prihatin.

"Menurut intelijen saya. Kita juga perlu memperhatikan Bulog kita, mengingat apabila ini terjadi dalam jangka panjang," ucapnya mengakhiri.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Taput Fatimah Hutabarat menambahkan, Pemkab Taput perlu menambah tes yang bisa mengetahui seseorang terkena Covid-19 atau tidak. Ia menyampaikan, bagaimana mempertahankan nol persen positif Covid-19 tersebut untuk tetap nol.

Hal lainnya, ia juga menganggap paramedis untuk ditingkatkan fasilitas, puding maupun kesejahteraan mereka. "Karena mereka adalah garda terdepan. Saya juga meminta biaya operasional TNI/Polri untuk lebih di tingkatkan, karena mereka juga yang menjaga kita 24 jam," ujar Fatimah. 

Dalam kesempatan itu, Fatimah juga menyerahkan perumahan miliknya yang berada di Sipoholon sebanyak lima unit atau sebanyak 16 kamar yang dapat dipergunakan sebagai ruang isolasi apabila Rumah Sakit Umum Tarutung sudah penuh. (eki)

Baca Juga: Enam Posko Pemantauan COVID-19 di Pintu Keluar Masuk Taput Bekerja 24 Jam

Baca Juga: Bupati Taput Perintahkan ADD Dicairkan Dukung Desa Percepat Penanganan COVID-19

Baca Juga: Bupati Nikson Imbau Pengusaha Makanan dan Minuman Layani Pembeli Untuk Dibawa Pulang