BEKASI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Omas dan Pemuda Kabupaten Bekasi di Hotel Sunerra Antero Jababeka, Kamis (17/8/2022). Sosialisasi yang dibuka Ketua Umum Bawaslu Kabupaten Bekasi diikuti kurang lebih 100 orang dari 28 organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi menyatakan sosialisasi oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi kepada masyarakat dan pemuda lebih pada persoalan titik rawan pemilihan umum tahun 2024 mendatang "Pemilu 2024diharapkan memiliki kualitas yang baik , untuk titik wilayah seperti pesisir atau Muara Gembong pada 2016-2017 saat pilkada diketahui ada titik banjir. Sedangkan di 2024 pada Februari itu kemungkinan musim hujan, perlu melakukan langkah partisipatif berkoordinasi dengan BPBD untuk meminta titik rawan banjir," ucap Akbar usai sosialisasi Pria yang akrab disapa Bang Akbar itu menegaskan, konflik horizontal sepanjang 2019 tidak terjadi di Kabupaten Bekasi. Dinamika rekapitulasi diakuinya ada, tapi tidak terjadi pelebaran konflik 2019 dan hanya dinamika di tingkat kecamatan saja. “Saya pikir dinamika seperti itu biasa saja, karena memang proses rekapitulasi sangat kompleks sedangkan titik rawan itu berdasarkan wilayah dan tahapan seperti daftar pemilih warga negara yang belum masuk, berkaitan dengan penduduk wilayah perbatasan itu menjadi volume dalam daftar pemilu,” imbuhnya. Menurutnya, langkah yang sudah dilakukan berkaitan sosialisasi pengawasan partisipatif diakui sebagai edukasi terhadap masyarakat untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi begitupun melaporkan terkait dugaan pelanggaran di lapangan. di 2019 sangat minim masyarakat melaporkan mungkin rata-rata temuan Bawaslu dan pengawas pemilu di bawah. Dikatakannya, problem masyarakat tidak melaporkan ke Bawaslu yang mungkin secara administrasi seperti money politik kan mereka tidak mau identitas terbuka kalau proses penanganan pelanggaran nanti pihak pelapor dan terlapor akan diklarifikasi. Selama ini wilayah pesisir dan termasuk juga wilayah perkotaan juga titik rawan banjir paling tidak kalau secara utuh belum memahami, makanya nanti langkahnya kordinasi dengan pemerintah daerah khusus BPBD. Dalam penentuan TPS tambahnya, nanti KPPS akan merekomendasi kepada KPU terkait titik rawan agar diantisipasi, jumlah TPS belum karena jumlah DPT menunggu sampai enam bulan ke depan (Juni) sementara jumlah TPS tahun lalu kurang lebih 7.800 sementara asumsi 9.000 lebih sementara DPT 20 September 2022 kemarin 1.970.000 menurun. Sedangkan DPT 2019 berkisar 2.054.000 setelah dilakukan pemilih berkelanjutan dilakukan pemutakhiran data setiap bulan. Nama ganda dihapus kemudian meninggal di masa covid dihapus dan lainya . Faktor berkurang ialah banyak pemilih ganda dan elemen data yang tidak lengkap karena ada 12 elemen dalam DPT atau invalid. Penulis: Denis/Alfiyan