SIMALUNGUN - Kendati terkesan lambat, pendistribusian baliho dan spanduk kepada setiap peserta pemilu siap untuk dipasang pada Zona Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun dan ini tak luput dari pengawasan dari Komisioner Bawaslu Simalungun M Adil Saragih SP di Kantor KPU Simalungun, Pematang Raya, Sumut, Rabu (5/12/2018)

Memurut M Adil, dengan diserahkannya APK yang difasilitasi KPU Simalungun, kepada peserta pemilu, maka diharapkan kepada peserta pemilu 2019 ini tidak lagi memasang APK lain dan harus APK yang sesuai perundang-undangan.

Untuk itu, sambungnya, APK juga tidak lagi dipasang di tempat yang dilarang, seperti tempat ibadah, gedung pemerintah, tempat pendidikan dan rumah sakit serta dilokasi yang bukan zona APK. 

Untuk itu, ia mengimbau juga dengan penyerahan APK ini, peserta pemilu 2019 agar segera menertibkan APK yang tidak sesuai desain dan zona kampanye. "Peserta pemilu harus taat perundang-undangan," ujar Saragih.

Lebih jauh, ia juga mengimbau agar seluruh jajaran Panwaslu di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun, segera menyikapinya dan membuat laporan jika masih ada 'APK Liar' di wilayahnya masing-masing. 

Disinggung terkait pihak yang berhak memasang APK dilapangan, Kasubag Teknis KPU Simalungun bermarga Naenggolan menyampaikan, bahwa yang masang APK adalah Partai Politik (Parpol), maka APK itu diserahkan ke Partai parpol.

Sebelumnya, yang memasang APK adalah PPK di tingkat Kecamatan, karena anggarannya ditampung dan karena kontestan Pilgubsu hanya diikuti dua kompetitor DJOSS dan ERAMAS kala itu, masih bisa dicukupkan.

"Nah kali ini, kontestan pemilunya sudah semakin banyak ditambah pemilihan Ptesiden dan Wapres, tentu akan memasang APK dengan jumlah yang lumayan banyak dan KPU tidak mau tekorlah," ujar Naenggolan disaksikan Staf Bawaslu Simalungun Rudolf Samosir. (jes)