BEKASI - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang sempat menolak Direksi PDAM Tirta Patriot untuk menggelar ekspos perubahan status kelembagaan dan penyertaan modal.

Penolakan tersebut terjadi lantaran Direktur PDAM Tirta Patriot, Solihat dan jajarannya lambat memberikan data ekspos kepada DPRD. Padahal, gelaran paripurna untuk pengesahan penyertaan modal dan perubahan status kelembagaan paling lambat dilaksanakan Senin, 25 November 2019.

"Sore masuk dan pagi baru kita baca. Padahal paripurna besok dan paling lambat Senin. Waktunya sangat mepet,  sehingga kita tolak mereka," kata Nico, usai melaksanakan rapat bersama Direksi PDAM Tirta Patriot, Jumat (22/11/2019). Namun begitu, pimpinan DPRD, kata Nico, menyatakan untuk tetap menerima ekspos data yang disampaikan oleh pihak PDAM.

"Kelembagaan ini kan kolektif kolegial, kita sih sepakat menolak dan skor  5 menit untuk konsultasi dengan Ketua DPRD, dan katanya diterima, mau ga mau kita ikut keputusan," kata Nico tak berdaya.

Selain terdapat insiden penolakan, disekitar gedung DPRD juga terdapat spanduk yang berisikan penolakan penyertaan modal terhadap PDAM Tirta Patriot danTirta Bhagasasi oleh Forum Pelanggan, Forum Mahasiswa Bekasi, LSM Kompi dan Aliansi Pemuda Bangun Daerah.

Selain penyertaan modal, terdapat juga tulisan pecat direksi kedua BUMD milik pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Menggapi penilkan tersebut, Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Solihat mengaku spanduk tersebut tidak tepat. Meskipun status badan hukum berubah dari BUMD menjadi Perumda atau Persiroda, tetap dibutuhkan penyertaan modal.

"Spanduk yang beredar tidak tepat kecuali badan hukumnya sudah berubah jadi be to be. PDAM  saat ini tetap butuh penyertaan modal," kata Solihat.

Dia mencibir pihak yang menyebut PDAM Tirta Patriot mengalami kerugian. Pengakuan dia, pihaknya mengalami kenaikan pendapatan.

"Katanya PDAM rugi, itu tidak benar. Buktinya pendapatan naik mencapai Rp1,2 milyar," tandasnya. (lam)