Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen klausul dalam RUU Pemilu terkait mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pileg, dan Pilkada.

HTI dinilai tidak sesuai dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia bahkan hendak menggantinya HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Zulfikar menjelaskan untuk menjadi pejabat publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus ada persyaratan dan janji yang harus dipenuhi.

Menurut Zulfikar, persyaratan dan sumpah/janji tersebut, di semua peraturan perundangan menghendaki adanya komitmen serta kesetiaan kepada empat konsensus dasar bangsa.

"Hal tersebut fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Apakah dengan pandangan dan sikap seperti itu, lalu mereka (mantan anggota HTI) tetap diperbolehkan menjadi pejabat publik? Tentu tidak kan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar menjelaskan, larangan eks anggota HTI ikut pemilu yang diatur dalam RUU Pemilu merupakan konsekuensi logis atas pandangan dan sikap organisasi terhadap empat konsensus dasar bangsa Indonesia.

Seperti diketahui, dalam RUU Pemilu, aturan mengenai larangan eks anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

Lalu dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

RUU Pemilu merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI, dan masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FKRW Bekasi Utara Dukung Sholihin Sebagai Cawalkot Bekasi 2024

KOTA BEKASI - Dukungan terus mengalir kepada Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi 2024. Kali ini dukungan datang dari Ketua FKRW Bekasi Uta

Dapat Restu Dari DPP PDI Perjuangan, PPP dan PBB Dukung Ade Kuswara Kunang

KABUPATEN BEKASI -Bakal Calon (Balon) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang resmi mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabu

Partai Demokrat Resmi Rekomendasi Tri Adhianto Sebagai Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Ketua DPC PDI Perjuang Kota Bekasi, Tri Adhianto resmi mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bekasi 2024. Mandat te

Mencalonkan Sebagai Wali Kota Bekasi, Sholihin Dapat Restu DPP PPP

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan pada Februari 2024 kemarin dan diketahui DPC PPP Kota

Raih 12 kursi di Pileg, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Jatuh Hati Dengan PKS

KOTA BEKASI - DPD PKS Kota Bekasi berhasil mendapatkan 12 kursi di DPRD Kota Bekasi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) Kemarin. Atas capaian tersebut sepertinya DPC PPP Kota Be

Setelah M2, Nofel Saleh Hilabi Ikut Kembalikan Formulir ke Gerindra

KOTA BEKASI - Kader Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi disinyalir memiliki ketertarikan dengan figur Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad (M2). Pasalnya me