Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen klausul dalam RUU Pemilu terkait mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pileg, dan Pilkada.

HTI dinilai tidak sesuai dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia bahkan hendak menggantinya HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Zulfikar menjelaskan untuk menjadi pejabat publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus ada persyaratan dan janji yang harus dipenuhi.

Menurut Zulfikar, persyaratan dan sumpah/janji tersebut, di semua peraturan perundangan menghendaki adanya komitmen serta kesetiaan kepada empat konsensus dasar bangsa.

"Hal tersebut fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Apakah dengan pandangan dan sikap seperti itu, lalu mereka (mantan anggota HTI) tetap diperbolehkan menjadi pejabat publik? Tentu tidak kan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar menjelaskan, larangan eks anggota HTI ikut pemilu yang diatur dalam RUU Pemilu merupakan konsekuensi logis atas pandangan dan sikap organisasi terhadap empat konsensus dasar bangsa Indonesia.

Seperti diketahui, dalam RUU Pemilu, aturan mengenai larangan eks anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

Lalu dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

RUU Pemilu merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI, dan masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Anggota PPS Se Kota Bekasi Dilantik

KOTA BEKASI - Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bekasi pada hari ini, Selasa (24/1/2023) dilantik Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua

Pemkot Bekasi Berikan Pinjam Pakai Kantor Kepada Bawaslu

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi mengenai pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bekasi untuk ged

Rangkain HUT Ke 50, PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Akan Gelar Penanaman Pohon

KABUPATEN BEKASI - Peringati HUT ke-50 tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal menggelar kegiatan penanaman pohon di bantaran

Wakil Bupati Humbahas Hadiri HUT PDIP Ke 50 di Jakarta

JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Humbahas, Dr.(Can) Oloan P Nababan S.H.,M.H Oloan Paniaran Nababan menghadiri HUT Ke 50 PDI Perjuangan di  Internasional

Jokowi : Ibu Megawati Sebut Capres Dari Kader PDIP

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengaku senang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut calon Presiden yang akan di usung partai nya di pemili

Puncak HUT Ke 50, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Potong Tumpeng

JAKARTA  - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memotong nasi tumpeng dan menyerahkan ke tamu undangan, diantarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH