Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menyatakan setiap puskesmas bisa menyerap Dana Non Kapitasi untuk keperluan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada masing-masing Poned.

"Sekarang diputuskan melalui Kepwal dan mengacu pada peraturan BLUD, sehingga seluruh layanan masuk ke satu rekening puskesmas, termasuk yang Non Kapitasi. Jadi sekarang Dana Non Kapitasi sudah ada di rekening puskesmas," ungkap Tanti saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020).

Diakui Tanti, pada tahun sebelumnya sempat terjadi permasalahan terhadap penyerapan Dana Non Kapitasi akibat acuan hukum berbeda antara Pemerintah Daerah dengan BPJS. Akibatnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan.

"Ada dua versi, yakni versi BPJS bisa transfer langsung ke rekening puskesmas, sementara versi Pemerintah Daerah adalah acuan PP No 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Keuangan dengan ketentuan Non Kapitasi ini berbeda dengan Dana Kapitasi yang bisa ditransfer ke Puskesmas karena BLUD. Teknis penyerapan Non Kapitasi tahun lalu berupa usulan pengajuan dari puskesmas untuk pencairan ke kas daerah," papar Tanti saat dijumpai di ruang Gugus Percepatan Covid-19.

Meski begitu, Dana Non Kapitasi ini telah memiliki kepastian hukum untuk dikelola puskesmas. Hanya saja, Tanti menyatakan, dari 43 Puskesmas, hanya 9 hingga 10 yang mengelola layanan persalinan atau Non Kapitasi.

"Dana Non Kapitasi kan tidak semua puskesmas, hanya terdapat di beberapa saja, sekitar sembilan atau sepuluh Puskesmas dari total jumlah 43 puskesmas yang melayani persalinan," katanya.

Selain itu, Tanti mengimbau agar para kepala puskesmas yang memiliki wewenang penuh terhadap penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dapat memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan dan operasional Puskesmas. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada  permasalahan yang timbul akibat pelayanan dan penyediaan obat.

"Non Kapitasi kan hanya seputar jasa, tetapi Dana Kapitasi ditekankan kepada setiap puskesmas untuk memprioritaskan segala keperluan yang ada menyangkut operasional dan sebagainya agar terpenuhi," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bekasi, Eddy Sulistijanto Hadie mengakui pihaknya telah sepakat dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait penyaluran Dana Non Kapitasi kepada Puskesmas yang melayani persalinan.

Dari total 43 puskesmas, dikatakan Eddy baru 36 yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama atau PKS dengan pihaknya. "Sudah bisa diserap Dana Non Kapitasinya karena sudah ditransfer ke rekening puskesmas," ucap Eddy. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Segel Dua Eskavator, Wagub Jabar Tutup Galian Ilegal di Desa Kertarahayu

BEKASI - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menindak tegas penggalian tanah ilegal di Kampung Ciloa, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kamis (16/7/2020) pagi.

Revitalisasi Pasar Kranji Tengah Berjalan, Pengembang Diduga Bangun Ruko Tanpa IMB

BEKASI - PT Anisa Bintang Blitar (ABB), pemenang tender proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru senilai Rp145 miliar sudah mulai melakukan pembangunan. Diduga, kegiatan tersebut dilakukan diluar Perj

Kepala DLH Kota Bekasi Minta Pemkab Bogor Tindak Tegas Perusahaan Pembuang Limbah

BEKASI - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Yayan Yuliana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menindak tegas perusahaan nakal pembuang limbah hingga mencemari Kali Beka

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Ketua DPRD Minta Protokol Kesehatan Diperketat di Kantor Pemerintah

BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro mengimbau Pemerintah Kota Bekasi memperketat kepatuhan protokol kesehatan di semua kantor pemerintahan, khususnya instansi yang melaku

Soal PPDB Online, Dewan Pendidikan Minta DPRD Kota Bekasi Berpihak Kepada Rakyat

BEKASI - Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bekasi Ariyanto Hendrata meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi berpihak kepada rakyat dibanding kelompok tertentu. Hal ini dikatakan Ari

Siap Tampung Siswa Miskin, BMPS Kota Bekasi Minta Subsidi Anggaran ke Disdik

BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan Dinas Pendidikan mendapat permintaan agar memberikan subsidi kepada sekolah swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swa