Logo Persatuan Wartawan Indonesia. PALAPAPOS/Istimewa

BEKASI - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau agar sengketa pemberitaan media diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam siaran persnya, Jumat (29/6/2020), imbauan ini penting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik.com menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula detik.com menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, ditengah pandemi Covid-19. Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB. Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis detik.com mulai terjadi.

Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya.

Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp (WA). Serangan serupa ditujukan pada redaksi media detik.com. Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan Pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Atas dasar itu, Ketua PWI, Atal Sembiring Depari mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik.com, mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers.

“Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp 500 juta,” ujarnya.

PWI meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan kepada wartawan.

“Kami juga meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi,” pungkasnya. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka di Kota Bekasi Masuk Tahap Persiapan

BEKASI – Rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Kota Bekasi pada 13 Juli 2020 masuk tahap persiapan. Sejumlah sekolah diminta untuk mengikuti protokol keseha

Klaim Gedung Miliknya, Andy Salim Usir Paksa Pengurus dari DPD Partai Golkar Kota Bekasi

BEKASI – Pengusaha Andy Salim didampingi kuasa hukumnya mengusir paksa pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang sedang beraktivitas dari dalam gedung DPD Partai Golkar di Jalan Ahm

Terjadi Antrean Penumpang, Tri Adhianto Sidak ke Stasiun Bekasi

BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyayangkan terjadinya antrean panjang penumpang KRL di Stasiun Bekasi menuju Jakarta pada Senin (6/7/2020). Untuk itu, Tri Adhianto melakukan

Sardi Effendi: Salah Titik Koordinat Akibat Human Error Operator Sekolah

BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi membeberkan polemik kesalahan titik koordinat lokasi pendaftar PPDB Online akibat human eror operator sekolah. Sehingga, banyak keke

Ditemukan Pemulung, Kepala UPDT TPA Sumur Batu: Masker dan Obat Bukan Limbah Covid-19

BEKASI - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kota Bekasi, Ulfa Masrofah menjelaskan penemuan masker dan kotak obat ol

Pemkot Bekasi Larang Pedagang Masuk Area CFD

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengeluarkan larangan untuk sementara waktu para pelaku usaha/pedagang berjualan masuk area Car Free Day (CFD).

Larangan ini mer