Massa Perisai Bekasi Raya saat melakukan aksi demo di depan Pemerintah Kota Bekasi, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (28/2/2020). PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyatakan ada perubahan paradigma masyarakat Kota Bekasi. Masyarakat saat ini dominan minum kopi di kafe, warung dan sudah tidak di rumah lagi. Hal tersebut bisa menggerakkan ekonomi Kota Bekasi.

Hal ini dikatakan Tri menanggapi adanya aksi demo bangunan Bale Samatri di Ruang Tebuka Hijau (RTH) dilakukan sejumlah pemuda mengatasnamakan Aliansi Petahanan Ideologi Serikat Islam (Perisai) Bekasi Raya di depan Pemerintah Kota Bekasi, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (28/2/2020).

Tri mengatakan, wilayah yang dipimpinnya masih membutuhkan RTH sebagai sarana masyarakat berkumpul dan menikmati ruang segar.

"Nah konsep di Bekasi itu adalah taman-taman itu, menjadi taman yang aktif, taman yang kemudian ada interaktif didalamnya. Apakah itu taman bermain yang memiliki fasilitas untuk pedagang," kata Tri.

"Jadi, kita membuat suatu enterpreneurship,masyarakat kita arahkan menjadi pengusaha. Ini menjadi satu potensi pergerakan ekonomi buat masyarakat," sambung Tri.

Sebelumnya, Kordinator Aksi Perisai, Rusman dalam orasinya menyampaikan di taman irigasi Danita Jalan Mekar Sari, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur ada sebuah kejanggalan. Di lokasi taman berdiri bangunan Bale Samatri yang menurut mereka diinisiasi langsung Tri Andhianto selaku Wakil Wali Kota Bekasi.

"Dalam Perda Nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan Taman, pejabat publik harus mengetahui betul isi fungsi dan manfaat tentang pengelolaan taman," kata Rusman.

Massa aksi mengkritisi keberadaan taman dan hutan kota Bekasi yang dijadikan sebagai kawasan konservasi dan pelestarian hidrologi.

Perisai mengungkapkan fungsi taman dan hutan kota salah satunya adalah sebagai paru-paru kota, dimana tugas dan tanggung jawab pemerintah atau masyarakat untuk menjaga kelestarian tersebut.

"Dalam Perda Nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan Taman, pejabat publik harus mengetahui betul isi fungsi dan manfaat tentang pengelolaan taman," katanya.

Dalam Perda dijelaskan tidak boleh ada bangunan berdiri di atas taman karena dapat merusak ekosistem taman.

Rusman mengklaim, dari hasil observasi pihaknya, bangunan yang berdiri di atas Taman irigasi Danita Bale Samatri tidak memberikan ruang atau lahan parkir. Sehingga menggunakan bahu jalan sebagai parkiran menimbulkan kemacetan.

Rusman menuding Bale Samatri melanggar Perda No 19 tahun 2018 pasal 14 ayat (a). Petahanan Ideologi Serikat Islam Perisai Bekasi Raya, kata Rusman, menuntut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tegas dalam menerapkan Perda Nomor 19 tahun 2018 tanpa tebang pilih.

Kedua, mendesak Wali Kota Bekasi memberikan sanksi kepada oknum yang telah memberikan izin mendirikan bangunan Bale Samatri.

Ketiga, meminta kepada Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak menggunakan kekuasaan jabatannya untuk kepentingan individu dan kelompoknya. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Adukan PT Logos Metrolink Logistik ke DPRD Kota Bekasi

BEKASI - Warga RT003/RW007, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Senin (10/8/2020) mengadukan dampak lingkungan akibat pembangunan kawasan pergudangan PT Logos Metro

Tinggal di Belakang Puskesmas Karang Kitri, Seorang Warga Kota Bekasi Dinyatakan Positif Covid-19

BEKASI - Salah seorang warga RT 006/RW 009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, berinisial M dinyatakan positif Covid-19, usai menjalani perawatan selama seminggu di RS Siloam Beka

BKPPD Kota Bekasi Umumkan Pendaftaran SKB CPNS

BEKASI - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi mulai mengumumkan pendaftaran peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lin

Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Kota Bekasi Diperpanjang Hingga September 2020

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperpanjang masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif Aman Corona Virus Disease atau Covid-19 berlaku mulai 3 Agustus hingga 2

Soal Kelas Pintar, Komisi IV Berencana Panggil Dinas Pendidikan Kota Bekasi

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Dariyanto menilai Program Kelas Pintar tidak urgensi bagi sekolah. Apalagi, metode pembelajaran dicanangkan melalui daring dapat dilakukan sendir

Disdik Gandeng Aplikasi Program Kelas Pintar, Kepala Sekolah Terpaksa Rubah RKAS

BEKASI - Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali bereksplorasi menggandeng PT Extramarks Education Indonesia dalam penyediaan aplikasi Program Kelas Pintar untuk SD dan SMP Negeri di Kota Beka