Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah direvisi.

"Itu peraturan bersama Menteri untuk memfasilitasi memudahkan umat beragama, bukan untuk membatasi, nah yang terjadi sekarang, masyarakat menafsirkannya dan menggunakannya untuk membatasi, dalam kerangka inilah kami meminta revisi," kata Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Ia mengatakan, pemberlakuan SKB Dua Menteri pada saat sekarang ini justru membatasi pendirian rumah ibadah, padahal pemberlakuan SKB itu tidak untuk membatasi. Ia juga meminta agar peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap kebutuhan umat beragama direvisi.

"Revisi terhadap posisi FKUB, FKUB itu sangat proporsional dalam peraturan lama. Kita menuntut itu supaya tidak dipakai kata proporsional karena dengan proporsional itu yang terjadi voting bukan musyawarah, itu yang menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah, oleh karenanya setiap FKUB itu jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyarakat," katanya.

Ia menilai keberadaan FKUB harusnya berfokus pada dialog dan kerja sama antarumat beragama dan bukan malah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

"Posisi FKUB tidak boleh menjadi penentu dalam pemberian izin. Karena izin itu adalah otoritas negara. Izin tidak boleh otoritas negara diserahkan kepada elemen sipil dalam hal ini FKUB," jelasnya.

"Kalau mau disebut rekomendasi haruslah rekomendasi dari Kemenag, misalnya Kanwil atau Kandepag karena lembaga itu vertikal dari negara. Kalau FKUB ini kan masyarakat sipil, sangat mudah ditunggangi dan mudah disalahgunakan," tutur Gomar.

SKB Dua Menteri diterbitkan pada 2006 oleh menteri yang saat itu menjabat, yakni Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. Keduanya meneken Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur pembangunan rumah ibadah.

Kedua peraturan tersebut berisikan tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga pendirian rumah ibadah juga masuk dalam SKB ini. (red)

Baca Juga: Presiden Jokowi Perintahkan Menko Polhukam-Kapolri Tindak Tegas Intoleransi

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Peringati Hari Bhayangkara Ke-74, Presiden Jokowi: Keterlibatan Polri Tangani Covid-19 Sangat Dibutu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlibatan seluruh jajaran Polri untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan menga

Presiden Jokowi Senang 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tujuh perusahaan dari negara lain sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya sudah menyataka

Dampak Pandemi Covid-19, Mendikbud Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (P

Besok, Rabu 10 Juni Bandara Silangit Mulai Layani Penerbangan Komersial

TAPANULI UTARA – Bandar udara (Bandara) Silangit Internasional di Siborongborong, Tapanuli Utara, membuka kembali penerbangan komersial. Hal itu dibenarkan General Menager Bandara Sil

Masuki Normal Baru, TNI-Polri Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Kesehatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik, yang berada di empat provinsi

Cegah Penyebaran Covid-19, Presiden Larang Seluruh Masyarakat Mudik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rap