Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Dariyanto. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Senin (20/1/2020) kemarin, sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Keputusan itu pun ditanggapi beragam. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Dariyanto meminta adanya kejelasan mengenai sistem penggajian PPPK. 

Menurutnya, dalam Undang-Undang ASN itu diatur bahwa gaji PPPK dibebankan kepada Pemda melalui APBD. Kalau ada kekurangan, sambungnya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

"Harusnya, kalau PPPK yang mengatur pemerintah pusat, maka untuk gaji, mereka juga yang menanggung. Saya minta kejelasan itu. Kan kalau mereka yang tanggung, beban Pemda melalui APBD bisa berkurang," ujar Dariyanto, Selasa (21/1/2020).

Selain meminta kejelasan mengenai gaji, Politisi Golkar ini juga meminta solusi apabila terjadi pengurangan sumber daya manusia (SDM), yang sebelumnya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kota Bekasi terdapat 12 ribu pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Mereka mayoritas mengisi posisi pelayanan publik, seperti di kantor kelurahan, guru hingga petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Pegawai TKK ini, tambah Dariyanto, nantinya wajib mengikuti tes untuk menjadi PPPK. Pegawai TKK yang mengikuti test, tidak mesti semuanya lulus. Sebab, pengangkatan PPPK akan dilakukan secara bertahap.

"Nah, yang enggak lulus, sementara tenaganya masih dibutuhkan. Nanti solusinya seperti apa?. Karena kalau pelayanan publik terganggu, yang disalahkan Pemkot Bekasi, bukan pemerintah pusat. Di satu kantor kelurahan sebagai contoh, pegawai PNS hanya enam orang, yakni lurah, Sekertaris lurah dan para kasie, sisanya pegawai TKK," tutupnya. (lam) 

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka di Kota Bekasi Masuk Tahap Persiapan

BEKASI – Rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Kota Bekasi pada 13 Juli 2020 masuk tahap persiapan. Sejumlah sekolah diminta untuk mengikuti protokol keseha

Klaim Gedung Miliknya, Andy Salim Usir Paksa Pengurus dari DPD Partai Golkar Kota Bekasi

BEKASI – Pengusaha Andy Salim didampingi kuasa hukumnya mengusir paksa pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang sedang beraktivitas dari dalam gedung DPD Partai Golkar di Jalan Ahm

Terjadi Antrean Penumpang, Tri Adhianto Sidak ke Stasiun Bekasi

BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyayangkan terjadinya antrean panjang penumpang KRL di Stasiun Bekasi menuju Jakarta pada Senin (6/7/2020). Untuk itu, Tri Adhianto melakukan

Sardi Effendi: Salah Titik Koordinat Akibat Human Error Operator Sekolah

BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi membeberkan polemik kesalahan titik koordinat lokasi pendaftar PPDB Online akibat human eror operator sekolah. Sehingga, banyak keke

Ditemukan Pemulung, Kepala UPDT TPA Sumur Batu: Masker dan Obat Bukan Limbah Covid-19

BEKASI - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kota Bekasi, Ulfa Masrofah menjelaskan penemuan masker dan kotak obat ol

Pemkot Bekasi Larang Pedagang Masuk Area CFD

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengeluarkan larangan untuk sementara waktu para pelaku usaha/pedagang berjualan masuk area Car Free Day (CFD).

Larangan ini mer