Surat Edaran Pemkot Bekasi terkait Jamkesda KS-NIK yang diteken Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro sempat kaget dengan munculnya Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Tahun 2020, yang tanggalnya bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna RAPBD 2020 pada 29 November 2019.

Pada tanggal tersebut, Choiruman mengatakan belum menerima atau mendapat informasi mengenai adanya penghentian sementara program layanan KS-NIK.

"Saya juga baru mendengar bahwa Wali Kota sudah menghentikan KS melalui SE Wali Kota No.440/7894/Dinkes, mulai 1 Januari 2020," ujar Choiruman kepada palapapos.co.id, Sabtu (7/12/2019) malam.

Kendati begitu, ia menganjurkan agar program kesehatan gratis bagi masyarakat tetap dilanjutkan. Hanya saja, dalam tata caranya ialah dengan mengintegrasikan Kartu Sehat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

"Ada yg perlu diluruskan dalam kebijakan sektor kesehatan di Kota Bekasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota seharusnya adalah melanjutkan program Kartu Sehat dengan mengintegrasikannya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bukan menghentikannya," imbuh Choiruman.

"Dengan integrasi ini, maka KS melengkapinya dengan program suplementary sebagai sub-system dari JKN, yaitu memberikan tambahan benefit di luar layanan yg sudah diberikan BPJS," lanjut dia.

Dalam program kesehatan yang diterapkan BPJS, warga Kota Bekasi yang tidak mampu, menurutnya tetap dapat menerima pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis yang dijamin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Bagi warga tidak mampu, maupun warga penerima manfaat Kelas 3 dengan kriteria tertentu, dapat dijamin sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Kelas 3 peserta BPJS yang ditanggung APBD, dengan kata lain gratis, pasca integrasi dengan BPJS ini," ulas Choiruman.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa program KS-NIK merupakan skema ganda yang tumpang tindih dengan layanan yang diberikan BPJS. Karena itu, ia menganjurkan agar Wali Kota segera berkoordinasi dengan pihak BPJS agar program kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.

"Wali Kota justru didorong untuk segera berkoordinasi dengan BPJS guna mempersiapkan program integrasi ini. Karena program KS sebagaimana yang dilaksanakan dada periode yang lalu, atau program serupa dengan nama lainnya yang pada substansinya merupakan Fee For Service (FFS) tidak diperkenankan lagi untuk dilanjutkan sebagaimana mandatori Perpres No 82 Tahun 2018, dan Permendagri 33 Tahun 2019, karena memberikan layanan yang sama dengan layanan yg diberikan BPJS, atau dikenal dengan Skema Ganda," paparnya.

Choiruman menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi diwajibkan menjamin tercapainya aksestabilitas layanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu dengan integrasi kepada JKN (BPJS).

Apalagi, sambung Choiruman, dalam Perda APBD 2020 telah dialokasikan pembiayaan sebesar Rp386 miliar untuk program KS-NIK.

"Alokasi yang sudah dianggarkan dalam APBD 2020 dapat diperuntukan utk keperluan integrasi ini," tandasnya. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Adukan PT Logos Metrolink Logistik ke DPRD Kota Bekasi

BEKASI - Warga RT003/RW007, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Senin (10/8/2020) mengadukan dampak lingkungan akibat pembangunan kawasan pergudangan PT Logos Metro

Tinggal di Belakang Puskesmas Karang Kitri, Seorang Warga Kota Bekasi Dinyatakan Positif Covid-19

BEKASI - Salah seorang warga RT 006/RW 009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, berinisial M dinyatakan positif Covid-19, usai menjalani perawatan selama seminggu di RS Siloam Beka

BKPPD Kota Bekasi Umumkan Pendaftaran SKB CPNS

BEKASI - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi mulai mengumumkan pendaftaran peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lin

Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Kota Bekasi Diperpanjang Hingga September 2020

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperpanjang masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif Aman Corona Virus Disease atau Covid-19 berlaku mulai 3 Agustus hingga 2

Soal Kelas Pintar, Komisi IV Berencana Panggil Dinas Pendidikan Kota Bekasi

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Dariyanto menilai Program Kelas Pintar tidak urgensi bagi sekolah. Apalagi, metode pembelajaran dicanangkan melalui daring dapat dilakukan sendir

Disdik Gandeng Aplikasi Program Kelas Pintar, Kepala Sekolah Terpaksa Rubah RKAS

BEKASI - Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali bereksplorasi menggandeng PT Extramarks Education Indonesia dalam penyediaan aplikasi Program Kelas Pintar untuk SD dan SMP Negeri di Kota Beka