Komisi I DPRD Kota Bekasi memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi serta FS GTK, Senin (2/12/2019). PALAPA POS/Nuralam

BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menyatakan keberadaan Forum Silaturahmi Guru dan Tenaga Kependidikan (FS GTK) Kota Bekasi ilegal, karena pihaknya tidak pernah mengetahui keberadaan forum tersebut. Ketua FS GTK Lukmanul Hakim terancam dipecat karena diduga membentuk forum ilegal.  

Inayatullah juga menyayangkan aksi para guru ke DPRD Kota Bekasi pekan kemarin pada saat jam belajar sekolah dan tanpa adanya permohonan izin kepada Dinas Pendidikan.

"Yang jelas saya gak paham ada forum itu dan memang tidak ada laporan saat aksi. Biar saja nanti BKPPD yang menangani," kata Inayatullah usai mengikuti rapat klarifikasi terkait aksi para guru di Komisi I DPRD Kota Bekasi, Senin (2/12/2019).

Mengenai sanksi, Inayatullah mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi tentang tatacara penilaian kinerja, dari hal itu, maka sanksi akan diberikan.

"Kan kita ada Perwal tentang tatacara penilaian kinerja, kita akan beri sanksi tetapi kita panggil dan klarifikasi dulu," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto mengatakan, TKK merupakan bagian dari pemerintah yang harus taat terhadap peraturan dan disiplin kerja. Apalagi, Lukmanul Hakim yang mengklaim sebagai Ketua Forum Silaturahmi Guru dan TKK mendapatkan gaji dari pemerintah.

"Klarifikasi terkait pernyataan Lukman. Memang kegiatan mereka itu tidak sepengetahuan kita dan tidak ada izin. Sedangkan yang bersangkutan TKK, dan mendapatkan honor dari Pemda setiap bulannya. Kalau sekarang menuntut dasarnya apa dan apa kapasitasnya?, itu kan kurang ajar," tegas Karto.

Baca Juga: RAPBD 2020 Disahkan, DPRD Kota Bekasi Catat Sejarah Baru

Pemkot Bekasi Belum Sanggup, Kenaikan Gaji GTK dan TKK Terancam Batal

Baca Juga: Minus Fraksi Golkar Persatuan, Fraksi di DPRD Kota Bekasi Temui Pendemo

Baca Juga: Demo DPRD Kota Bekasi, Ratusan Guru dan TKK Tuntut RAPBD 2020 Disahkan

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Usulkan Kenaikan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 4,5 Juta

Dia mengungkapkan ketidakhadiran Lukmanul Hakim untuk memenuhi panggilan dari Komisi I DPRD Kota Bekasi akan menyudutkan posisinya sebagai pegawai kontrak Pemerintah. Sehingga, sanksi pemecatan bisa dilakukan dengan mengedepankan mekanisme dan prosedur berlaku.

"Dengan pertemuan hari ini kan menjawab itu tidak benar. Berarti kan, apa yang disampaikan dia (orator) hoaks atau berita palsu. Kalau hoaks berarti ada sanksi. Kita akan beri sanksi. Pecat aja untungnya apa. Kan yang mecat bukan saya. Kalau menurut saya ya pecat aja,” tandasnya.

Desakan pemecatan Lukmanul Hakim juga dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan BKPPD Kota Bekasi, Senin (2/12/2019).

Abdul Rojak menyayangkan ketidakhadiran Lukmanul Hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memobilisasi para guru untuk menuntut tidak ada pemangkasan gaji dan pengesahan RAPBD 2020.

Menurutnya, surat yang dilayangkan Lukman kepada Komisi I sebagai sinyal ketidaktpatuhan dirinya terhadap lembaga yang diakui oleh Negara.

"Kami menyayangkan ketidakhadiran saudara Lukman. Tadi dijelaskan aksi kemarin tanpa seizin Dinas Pendidikan dan BKPPD juga tidak tahu. Kadisdik juga mengatakan forum itu ilegal sehingga yang bersangkutan bisa terkena sanksi," ungkap Abdul Rojak.

Dalam kesempatan itu, Komisi I mendesak memberikan sanksi tegas terkait tindak indisipliner kepada Lukmanul Hakim.

"Demo berdasarkan hoaks, ini sangat disesalkan. Kita memberikan waktu satu minggu kepada Disdik dan BKPPD untuk mengambil tindakan tegas," tegasnya. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Hak Jawab Humas Setda Kota Bekasi Terkait Berita 34 Kepsek SD Negeri dan Swasta Cairkan Dana BOS, Ka

BEKASI - Sehubungan dengan kliping berita media online Palapa Pos berjudul "Dana BOS, 34 Kepsek SD Negeri dan Swasta Cairkan Dana BOS, Kabid Diknas Tuding Kadisdik Terlibat". 

Kekurangan Alat Berat, Penyebab Antrian Truk Sampah di TPA Sumur Batu

BEKASI - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Baru yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, ditengarai kekurangan alat berat. Akibatnya, terjadi antrian panjang truk pengangkut sampah ke l

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi Dukung Pemilihan RT/RW Ditunda

BEKASI - Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, Dariyanto mendukung pemilihan RT/RW ditunda dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyelesaikan regulasi terkait Pedoman Pem

34 Kepsek SD Negeri dan Swasta Cairkan Dana BOS, Kabid Dikdas Tuding Kadisdik Terlibat

BEKASI - Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya transaksi penarikan tunai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Kepala Sekolah 34 SD Negeri dan Swasta hingga saldo me

Komisi I DPRD Kota Bekasi Desak Pemilihan Ketua RT/RW Ditunda

BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak mendesak Wali Kota mengeluarkan edaran kepada setiap kelurahan untuk menunda pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW di wilayah masin

Pupuk Kompos UPTD Kebersihan Bekasi Utara Sukses Uji Coba Pertanian di Karawang

BEKASI - Pupuk kompos produksi UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara sukses menjalani uji coba terhadap pertanian di wilayah Kabupaten Karawang. Selain kualitas menjanjikan, proses pembuatan