Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam acara penutupan pendidikan Lemhanas RI selama dua bulan di Gedung Lemhanas RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019). PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Selama dua bulan penuh, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akhirnya menyelesaikan pendidikan di Lemhanas RI dan mendapat predikat sangat memuaskan.

Dalam penutupan yang berlangsung di Gedung Lemhanas RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019), Mas Tri-sapaan akrab Tri Adhianto didampingi istri Wiwiek Hargono, ia mengaku banyak mempelajari wawasan kebangsaan yang membuatnya semakin terasah, sehingga mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat untuk daerahnya.

“Banyak hal saya pelajari disini, khususnya terkait dengan konsensus dasar bangsa yang outputnya dapat membuat para kepala daerah lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” tuturnya.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, mengatakan, bahwa kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat penganggaran Kartu Sehat untuk tahun 2020, dimana menjadi peran pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan bagi warganya.

“Kita sudah anggarkan untuk KS pada 2020. Selanjutnya, dengan terintegrasinya Kartu Sehat berbasis NIK maka semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Belum lagi, BPJS akan mengalami kenaikan dalam pembayaran iuran diawal tahun,” tambahnya.

Diketahui, iuran BPJS Kesehatan naik 100 Persen mulai 1 Januari 2020 yang terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dengan berlanjutnya program KS, Tri menilai bahwa hal tersebut untuk mengantisipasi peserta BPJS yang kesulitan membayar iuran BPJS. “Jangan sampai ada warga yang tidak mampu bayar jadi terlantar. Untuk itu, KS jadi bagian dari solusi menunjang program pusat,” tandasnya. 

Sebagai informasi, Program Pemantapan Pemimpin Daerah (P3DA) yang digelar Lemhanas RI ini bertujuan untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di tingkat daerah.

Kemudian tujuan lainnya adalah agar pimpinan daerah memahami empat konsensus dasar bangsa, memiliki cakrawala pandang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. 

Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan, yaitu sejak 24 September 2019. Pada tahun ini, P3DA diikuti 41 orang yang terdiri dari 17 orang Bupati, 11 Wakil Bupati, 1 Wali kota, 3 wakil Wali kota, 6 ketua DPRD dan 1 ketua Seknas Adkasi. (lam)

Comments

Leave a Comment