Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, ataupun pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam waktu dekat di Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita tetap beroperasi seperti sekarang," kata Sri Mulyani dalam seremoni penyambutan dan penyerahan memori jabatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Wacana atau usulan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu. Usulan ini dikemukakan kembali oleh sebagian anggota DPR pada pertengahan tahun ini saat Presiden Joko Widodo sedang menyusun Kabinet Indonesia Maju.

Pemisahan DJP dari Kemenkeu harus melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih dibahas di DPR.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menyebutkan memang akan terdapat perubahan nomenklatur di beberapa Kementerian/Lembaga, namun bukan di Kementerian Keuangan. Misalnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman yang akan merangkap kementerian yang bertanggung jawab dengan investasi, serta Kementerian Pariwisata yang akan merangkap tanggung jawab untuk membidangi ekonomi kreatif.

Bendahara Negara ini menjamin pihaknya akan mendukung perubahan nomenklatur tersebut secara administratif agar tidak terjadi perlambatan penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kami juga mendukung beberapa Kementerian atau Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur agar di dalam tahap terakhir, etape tarakhir pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa berjalan secara efektif sesuai program yang mereka akan capai namun tetap akuntabel dan tetap dalam tata kelola yang baik," ujar dia.

Sementara itu, disinggung mengenai sosok Wakil Menteri yang akan mendampinginya di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani juga enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan keputusan penunjukan Wamen kepada Presiden Joko Widodo. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kemenparekraf Gali Potensi Kopi Lokal di Danau Toba

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan kegiatan penguatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya menggal

Kemenperin Sebut Kopi Alami Hambatan Ekspor di Sejumlah Negara

JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menyampaikan bahwa produk kopi olahan asal Indonesia mengalami hambatan ekspor ke sejumlah negara dengan ala

m-sembakolpnu.com, Marketplace yang Sasar Pasar Santri NU di Kota Bekasi

BEKASI – Perkembangan marketplace di Indonesia yang begitu menjanjikan, membuat masyarakat kian mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya cukup berdiam dan mengaplikasik

Pasca Pengumuman Kabinet, Investasi Asing Rp 12,03 Triliun Masuk RI

JAKARTA - Modal asing atau investasi portofolio yang masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp12,03 triliun dalam sepekan terakhir (week to date) pasca pengumuman Menteri dan Wakil Ment

BRI Salurkan KUR Rp 77,26 Triliun Hingga September 2019

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp77,26 triliun kepada 3,6 juta debitur selama periode Januari hingga September 2019.

Rupiah Menguat Usai Pengumuman Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (23/10/2019) sore, ditutup menguat usai pengumuman susunan kabinet baru oleh Presiden Joko Widodo yang