Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (kemeja putih) tiba di gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan setelah terkana OTT. PALAPA POS/Istimewa

MEDAN - Tertangkapnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (16/10/2019) dinihari, dinilai menjadi tamparan berat karena akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan di kota itu terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Warjio di Medan, Rabu (16/10/2019) mengatakan, apa yang terjadi pada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin akan berdampak pada menurunnya pelayanan kepada masyarakat.

"Itu tentunya menjadi tamparan yang sangat berat. Karena proses hukumnya akan terus didalami oleh KPK yang tentu diperkirakan penyidikan juga akan dilakukan kepada pejabat lainnya demi mendalami kasusnya," katanya.

Meski demikian ia meminta semua pihak untuk tidak menduga-duga terkait hukum Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK untuk menjalankan tugasnya dengan sebaiknya.

"Kita juga tentunya sangat berharap pelayanan kepada masyarakat oleh Pemkot Medan tidak terganggu. Apa yang terjadi pada wali kota harus jadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak agar tidak main-main dengan hukum," katanya.

Sebelumnya KPK dalam OTT tersebut juga mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta.

"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dari OTT yang dilakukan Selasa (15/10/2019) malam sampai Rabu (16/10/2019) dinihari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah/wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.

Saat ini, Wali Kota Medan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Periksa Terpidana Andi Narogong Kasus Korupsi KTP-el

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa terpidana Andi Narogong di Lapas kelas I Tangerang Banten, Senin (18/10/2021) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korup

Kepsek SMAN 19 Ditahan Kejari Kota Bekasi Terkait Kasus Korupsi

BEKASI – Kepala Selolah (Kepsek) SMA Negeri 19 Kota Bekasi, inisial UK ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Jumat (1/10/2021), dugaan tindak pidana korupsi pemb

KPK Akan Lelang Tanah dan Bangunan Terpidana Kasus Hambalang

JAKARTA - KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, akan melelang tanah dan bangunan yang merupakan barang rampasan dari perkara korupsi Hamb

KPK Panggil Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (21/

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka Suap Seleksi Jabatan Kades

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang tersangka, termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan

KPK Tetapkan Wali Kota dan Sekda Tanjungbalai Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota M Syahril (MSA) dan Sekda Yusmada (YM) Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara kasus dugaan korupsi lelang dan mutasi