Ilustrasi. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Bekasi untuk menutupi ketimpangan pendapatan asli daerah, kembali menjadi sorotan DPRD di tengah turunnya pendapatan dan belanja 2020.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri menilai kenaikan PBB dianggap tidak rasional, jika pemerintah beralasan mengejar target pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kenaikan tarif PBB harus berdasarkan terhadap penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per Januari 2019 lalu. Hanya saja, sambungnya, kenaikannya pun tidak signifikan berdampak pada kenaikan PAD di Kota Bekasi.

Lebih jauh, Ustuchri beranggapan, kenaikan tersebut akan menurunkan aktifitas ekonomi masyarakat di Kota Bekasi, dengan besarnya kenaikan tarif PBB yang mencapai 400 persen.

"Sampai hari ini, DPRD tidak pernah mendapat kajian soal penetapan kenaikan PBB. Contoh, di Kelurahan A naiknya 400 persen, sementara kelurahan B naiknya 200 persen, padahal masih dalam satu kecamatan. Jangan ‘gebyah uyah’. Kita khawatir yang namanya kenaikan tarif dalam teori ekonomi itu cenderung akan menurunkan aktifitas ekonomi,” pungkasnya di DPRD Kota Bekasi, Selasa (8/10/2019).

Diketahui, tarif PBB di Kota Bekasi tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp599 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp340 miliar. Kata Ustuchri, Jika kenaikannya tidak diterma masyarakat, maka sangat memungkinkan akan terjadinya tax evasion, dimana masyarakat tidak akan membayarkan pajaknya.

"Orang gak mau bayar pajak, dan itu dimungkinkan ketika orang mengirimkan nota keberatan, maka dia tidak harus membayar pajak di tahun berjalan. Saya khawatir dengan naiknya pajak, contohnya jika sebelumnya 10 persen kemudian kita naikkan jadi 15 persen, jangan-jangan pendapatan daerah bukannya naik tapi malah turun, karena orang gak mau bayar pajak. Karena kenaikan tarif belum tentu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan," beber politisi PKB yang bergabung dengan Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Ustuchri menilai untuk meningkatkan PAD Kota Bekasi, seharusnya eksekutif tidak berfokus pada kenaikan PBB saja. Sebab sumber pemasukan daerah bisa dari sektor pajak yang lainnya seperti reklame, hotel, maupun restoran.

"Kenapa yang dinaikkan pajak reklame, hotel dan restoran. Saya meyakini pajak hotel dan restoran masih mengalami kebocoran. Siapa yang bisa menjamin anda bayar sepuluh ribu, seribu masuk kas daerah. Dari dulu semenjak saya di Komisi C, kita dorong dibuatkan tapping sistem, itu mesin kasir, terintegrasi online dengan kas daerah, jadi gak bisa bohong," terangnya.

"Kenapa ngejar PBB, ini yang didepan mata ada kok. Kalau PBB kan ada masyarakat di kampung yang mungkin saja tidak bisa bayar kenaikan pajak itu, harusnya itu dirasionalisasi. Untuk itu saya berpendapat agar kenaikan PBB ini dievaluasi kembali," tutup Ustuchri. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Adukan PT Logos Metrolink Logistik ke DPRD Kota Bekasi

BEKASI - Warga RT003/RW007, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Senin (10/8/2020) mengadukan dampak lingkungan akibat pembangunan kawasan pergudangan PT Logos Metro

Tinggal di Belakang Puskesmas Karang Kitri, Seorang Warga Kota Bekasi Dinyatakan Positif Covid-19

BEKASI - Salah seorang warga RT 006/RW 009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, berinisial M dinyatakan positif Covid-19, usai menjalani perawatan selama seminggu di RS Siloam Beka

BKPPD Kota Bekasi Umumkan Pendaftaran SKB CPNS

BEKASI - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi mulai mengumumkan pendaftaran peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lin

Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Kota Bekasi Diperpanjang Hingga September 2020

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperpanjang masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif Aman Corona Virus Disease atau Covid-19 berlaku mulai 3 Agustus hingga 2

Soal Kelas Pintar, Komisi IV Berencana Panggil Dinas Pendidikan Kota Bekasi

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Dariyanto menilai Program Kelas Pintar tidak urgensi bagi sekolah. Apalagi, metode pembelajaran dicanangkan melalui daring dapat dilakukan sendir

Disdik Gandeng Aplikasi Program Kelas Pintar, Kepala Sekolah Terpaksa Rubah RKAS

BEKASI - Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali bereksplorasi menggandeng PT Extramarks Education Indonesia dalam penyediaan aplikasi Program Kelas Pintar untuk SD dan SMP Negeri di Kota Beka