Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. PALAPA POS/Istimewa

DEPOK - KPU Kota Depok Jawa Barat mengingatkan kepada warga setempat untuk mencatat dan mengingat hari dan tanggal pencoblosan Pilkada Depok yaitu Rabu, 23 September 2020.

"Hari ini tepat satu tahun sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkada Depok 2020," kata Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna di Depok, Senin (23/9/2019).

Nana juga mengingatkan warga jangan lupa untuk menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Kami berharap pemerintah kota dapat menganggarkan kebutuhan pilkada sesuai harapan dan kita dapat melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019," jelasnya.

KPU melakukan launching tahapan pilkada yang dilaksanakan hari ini, agar mengingatkan kita semua seluruh masyarakat khususnya Kota Depok bahwa tepat satu tahun lagi yakni 23 September 2020 akan melakukan pencoblosan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Depok.

Kota Depok adalah salah satu kota yang akan melaksanakan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan pencoblosannya tanggal 23 September 2020.

Nana bersyukur pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang lalu dapat berjalan dengan baik, ditandai dengan indikator misalnya kondisi yang kondusif, partisipasi yang meningkat dan meningkatnya pemahaman peserta pemilu sehingga sengketa pemilu pun hanya beberapa.

"Tentu dengan keberhasilan yang telah tertoreh ini kami akan lanjutkan dalam pilkada serentak tahun depan," katanya.

KPU juga mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa penyediaan anggaran untuk biaya Pilkada 2020. "Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman.

Menurut dia, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan Pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan.

NPHD, kata dia, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada.

"KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman," ujarnya.

Pedoman tersebut tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta Pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FPDI Perjuangan Kota Depok Usulkan Pembentukan Pansus Covid 19

DEPOK- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Depok mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid 19. PDI Perjuangan memandang perlu pengawasan yang lebih in

Gracia Adakan Bakti Sosial di Depok

DEPOK - Kelompok ibu-ibu berjumlah 36 orang yang tergabung dalam arisan Gracia menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako kepada masyarakat di K

Rektor UI: Mahasiswa Agar Kedepankan Dialog

DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Muhammad Anis mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para mahasiswanya yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI agar berhati-hati dan w

KPU Depok Siapkan Program Dan Anggaran Pilkada 2020

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar pada 23 September tahun depan dengan melakukan perencanaan program dan

PDI Perjuangan Buka Penjaringan Cawalkot Depok

DEPOK - DPC PDIP Kota Depok Jawa Barat mulai melakukan pembukaan penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok untuk bertarung dalam pilkada serentak 2020.

Puan Maharani Disambut Meriah Mahasiswa Baru UI

DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani mendapat sambutan meriah ketika akan memberikan motivasi kepada mahasiswa