Ketua KPU Depok Nana Shobarna. PALAPA POS/Istimewa

DEPOK - KPU Depok Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp64 miliar yang akan dipakai untuk tahapan pilkada sejak awal dan selesai.

"Anggaran sebesar itu untuk semua tahapan hingga pilkada selesai," kata Ketua KPU Depok Nana Shobarna di Depok, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan jika ada yang mengatakan anggaran sebesar itu terlalu besar maka tidak menjadi masalah.

“Ini sifatnya hanya mengajukan saja nanti persetujuannya kita lihat besarannya. Kami bisa menyesesuikan diri dengan anggaran yang nantinya disetujui," katanya.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada September 2020, namun hingga kini kata Nana dirinya belum mendapat penjelasan kapan di mulai tahapan pilkada tersebut. "Hingga saat ini belum ada informasi kapan dimulainya tahapan pilkada tersebut," katanya.

Baca Juga: Anggota DPRD Depok Terpilih Tetap Dilantik Walaupun Dipecat Partai

Sebelumnya KPU juga telah memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 digelar pada 23 September sehingga tepat setahun sebelumnya akan dilakukan peluncuran pelaksanaan.

"KPU sudah memutuskan Pilkada pada 23 September 2020 maka 23 September 2019 digelar peluncuran pelaksanaannya dan kami sudah meminta semua pihak terkait memulai tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

KPU juga mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 9NPHD0 berupa penyediaan anggaran untuk biaya Pilkada 2020.

"Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman ketika ditemui usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/8/2019).

Menurut dia, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan Pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan.

NPHD, kata dia, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada.

"KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman," ucap mantan ketua KPU Jatim itu.

Pedoman tersebut tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta Pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FPDI Perjuangan Kota Depok Usulkan Pembentukan Pansus Covid 19

DEPOK- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Depok mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid 19. PDI Perjuangan memandang perlu pengawasan yang lebih in

Gracia Adakan Bakti Sosial di Depok

DEPOK - Kelompok ibu-ibu berjumlah 36 orang yang tergabung dalam arisan Gracia menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako kepada masyarakat di K

Rektor UI: Mahasiswa Agar Kedepankan Dialog

DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Muhammad Anis mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para mahasiswanya yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI agar berhati-hati dan w

KPU Depok Ingatkan Warga Tanggal Pencoblosan Pilkada 2020

DEPOK - KPU Kota Depok Jawa Barat mengingatkan kepada warga setempat untuk mencatat dan mengingat hari dan tanggal pencoblosan Pilkada Depok yaitu Rabu, 23 September 2020.

<

KPU Depok Siapkan Program Dan Anggaran Pilkada 2020

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar pada 23 September tahun depan dengan melakukan perencanaan program dan

PDI Perjuangan Buka Penjaringan Cawalkot Depok

DEPOK - DPC PDIP Kota Depok Jawa Barat mulai melakukan pembukaan penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok untuk bertarung dalam pilkada serentak 2020.