Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberi sambutan pada saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.

“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Wapres saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK mengatakan kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

“Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” jelasnya.

Wapres mengatakan Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik, baik untuk keperluan cadangan maupun dari energi terbarukan. Oleh karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta.

“Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu,” ujar Wapres. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Peringati Hari Bhayangkara Ke-74, Presiden Jokowi: Keterlibatan Polri Tangani Covid-19 Sangat Dibutu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlibatan seluruh jajaran Polri untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan menga

Presiden Jokowi Senang 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tujuh perusahaan dari negara lain sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya sudah menyataka

Dampak Pandemi Covid-19, Mendikbud Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (P

Besok, Rabu 10 Juni Bandara Silangit Mulai Layani Penerbangan Komersial

TAPANULI UTARA – Bandar udara (Bandara) Silangit Internasional di Siborongborong, Tapanuli Utara, membuka kembali penerbangan komersial. Hal itu dibenarkan General Menager Bandara Sil

Masuki Normal Baru, TNI-Polri Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Kesehatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik, yang berada di empat provinsi

Cegah Penyebaran Covid-19, Presiden Larang Seluruh Masyarakat Mudik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rap