Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen.

Kivlan Zen menjadi tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada 29 Mei lalu.

"Saya tidak ada kemampuan ke situ (terkait hukum). (Kalau) Nanti dipaksakan begitu, saya melanggar hukum, melanggar apa segala macam, saya nggak mau itu. Tapi untuk berharap dia ditangguhkan (penahanan), ya harapan kita semua. Itu aja," kata Ryamizard kepada wartawan di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Menhan mengatakan itu saat ditanya mengenai putusan praperadilan yang diajukan Kivlan Zen di PN Jakarta Selatan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku tidak ingin ikut campur dalam kasus hukum tersebut.

"Begini, apapun yang diminta dengan saya itu pasti saya kabulkan. Tetapi sudah saya sampaikan masalah hukum, masalah politik, saya tidak ada kemampuan ke sana. Ini sudah masalah politik ini, orang bermain politik saya masuk, wah bahaya saya," tegasnya.

Kepolisian menyebut mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menunggangi aksi 22 Mei di Jakarta serta berperan memberi perintah kepada tersangka lainnya berinisial HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Keempat target pembunuhan itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Berikutnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere. Satu lagi pimpinan lembaga survei yang dijadikan target pembunuhan adalah Yunarto Wijaya.

Kivlan Zen melalui kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan surat kepada Menhan agar bersedia menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan Kivlan. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Peringati Hari Bhayangkara Ke-74, Presiden Jokowi: Keterlibatan Polri Tangani Covid-19 Sangat Dibutu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlibatan seluruh jajaran Polri untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan menga

Presiden Jokowi Senang 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tujuh perusahaan dari negara lain sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya sudah menyataka

Dampak Pandemi Covid-19, Mendikbud Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (P

Besok, Rabu 10 Juni Bandara Silangit Mulai Layani Penerbangan Komersial

TAPANULI UTARA – Bandar udara (Bandara) Silangit Internasional di Siborongborong, Tapanuli Utara, membuka kembali penerbangan komersial. Hal itu dibenarkan General Menager Bandara Sil

Masuki Normal Baru, TNI-Polri Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Kesehatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik, yang berada di empat provinsi

Cegah Penyebaran Covid-19, Presiden Larang Seluruh Masyarakat Mudik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rap