Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, Adi Warman. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar rapat pembahasan terkait evaluasi proses penegakan hukum usai perhelatan Pemilu serentak 2019.

"Kita membahas bagaimana proses hukum ini benar-benar jalan dan untuk membuktikan proses hukum ini tidak ada hubungannya dengan politik, jadi proses hukum tidak tebang pilih berjalan sesuai normanya," kata Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, Adi Warman, di Jakarta, Kamis (4/7/2019) sore.

Agenda rapat yang berlangsung di Gedung Utama Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, melibatkan Menteri Polhukam Jenderal TNI Purn Wiranto beserta jajaran Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam.

Rapat yang digelar secara tertutup selama 2 jam sejak pukul 13.30 WIB itu mengevaluasi beberapa persoalan penegakan hukum yang belum tuntas. "Ada misalnya, beberapa tersangka ditangguhkan tapi proses hukum berjalan. Dalam konteks ini tidak ada tebang pilih," katanya.

Saat ditanya, apakah kasus yang dimaksud terkait keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dalam aksi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019, Adi menepis hal itu, namun tidak menjelaskan secara spesifik kasus tersebut.

"Tidak ada kaitan, dan tadi tidak ada pembahasan tentang substansi. Ini evaluasi secara makro, tidak masuk dalam persoalan teknis," ujarnya.

Adi menyebut rapat evaluasi itu fokus kepada persoalan hukum ke depan agar tidak tebang pilih. Selain itu, kata Adi, para peserta rapat juga membahas terkait hukum yang tidak boleh dijadikan alat politik.

"Gagasan yang muncul bagaimana hukum ini bisa buat nyaman masyarakat dan bagaimana masyarakat tidak terpecah belah oleh gosip," ujarnya.

Adi menambahkan Tim Asistensi Hukum harus tetap berpedoman pada aturan yang ada serta memberikan saran pada Menkopolhukam. "Saran dari Tim Asistensi Hukum ini akan dilaporkan kepada Menkopolhukam," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Peringati Hari Bhayangkara Ke-74, Presiden Jokowi: Keterlibatan Polri Tangani Covid-19 Sangat Dibutu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlibatan seluruh jajaran Polri untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan menga

Presiden Jokowi Senang 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tujuh perusahaan dari negara lain sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya sudah menyataka

Dampak Pandemi Covid-19, Mendikbud Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (P

Besok, Rabu 10 Juni Bandara Silangit Mulai Layani Penerbangan Komersial

TAPANULI UTARA – Bandar udara (Bandara) Silangit Internasional di Siborongborong, Tapanuli Utara, membuka kembali penerbangan komersial. Hal itu dibenarkan General Menager Bandara Sil

Masuki Normal Baru, TNI-Polri Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Kesehatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik, yang berada di empat provinsi

Cegah Penyebaran Covid-19, Presiden Larang Seluruh Masyarakat Mudik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rap