Ilustrasi. PALAPA POS/Istimewa

DEPOK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Efita Dana Sejahtera, Cimanggis, Depok, Jawa Barat karena pengelolaan perbankan yang lemah dan tidak sesuai standar regulator.

Pencabutan izin ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-119/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera, per Rabu ini atau 3 Juli 2019.

"Ada kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat," kata Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Efita Dana Sejahtera per 8 April 2019 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari nol persen.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus atau Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar delapan persen tidak terealisasi.

"Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksediaan dari Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujarnya.

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera, LPS selanjutnya akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FPDI Perjuangan Kota Depok Usulkan Pembentukan Pansus Covid 19

DEPOK- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Depok mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid 19. PDI Perjuangan memandang perlu pengawasan yang lebih in

Gracia Adakan Bakti Sosial di Depok

DEPOK - Kelompok ibu-ibu berjumlah 36 orang yang tergabung dalam arisan Gracia menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako kepada masyarakat di K

Rektor UI: Mahasiswa Agar Kedepankan Dialog

DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Muhammad Anis mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para mahasiswanya yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI agar berhati-hati dan w

KPU Depok Ingatkan Warga Tanggal Pencoblosan Pilkada 2020

DEPOK - KPU Kota Depok Jawa Barat mengingatkan kepada warga setempat untuk mencatat dan mengingat hari dan tanggal pencoblosan Pilkada Depok yaitu Rabu, 23 September 2020.

<

KPU Depok Siapkan Program Dan Anggaran Pilkada 2020

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar pada 23 September tahun depan dengan melakukan perencanaan program dan

PDI Perjuangan Buka Penjaringan Cawalkot Depok

DEPOK - DPC PDIP Kota Depok Jawa Barat mulai melakukan pembukaan penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok untuk bertarung dalam pilkada serentak 2020.