Ulama Kota Depok KH. Mohammad Abdul Mujib. PALAPA POS/Istimewa

DEPOK - Ulama Kota Depok KH. Mohammad Abdul Mujib mengingatkan masjid bukan tempat ajang kampanye politik praktis untuk mendukung salah satu pasangan calon capres-cawapres atau juga calon anggota legislatif.

"Tempat ibadah, khususnya masjid sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang kampanye atau memihak suatu golongan politik sebab berbagai pemahaman Islam (NU,Muhammadyah,Permusi dsb) bisa berada di dalam masjid," kata Mohammad Abdul Mujib, yang juga Pimpinan Ponpes As Sa'ada di Depok, Selasa (9/4/2019).

Ia meminta biarkan masjid digunakan untuk mewadahi seluruh aliran keagamaan tersebut. Jika masjid sebagai sarana ibadah lantas dibawa ke politik praktis juga akan berimbas kepada kelompok-kelompok aliran tersebut. Politik praktis sebaiknya jangan dibawa ke dalam masjid.

Apabila marak ujaran kebencian yang masuk ke dalam masjid, orang yang semula datang ke masjid untuk mencari ketenangan, sekarang justru menjadi gelisah dan marah karena provokasi yang masuk ke dalam masjid.

"Namun jikalau masjid digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kejujuran dan kebangsaan itu tidak apa," kata Mujib yang juga Wakil Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Depok, sekaligus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok.

Mewakili kalangan ulama, ia berharap semua pemuka agama (ulama,ustad dan kyai) untuk bersama-sama mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan peruntukkannya, yakni fungsi yang asli yang tidak membawa politik praktis karena akan membahayakan fungsi masjid.

"Kita harus mengembalikan fungsi masjid sebagai fungsi tempat ibadah, dakwah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujarnya.

KH Mujib mengakui memang tugas bersama para tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk memberikan pencerahan (pemahaman) pada masyarakat. Agama sebaiknya jangan dibawa langsung ke ranah politik. Masuknya praktik politik praktis menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pencerahan dari waktu ke waktu.

"Insa Allah ke depan, ketika masyarakat makin terdidik dan terpelajar, akan makin terpahami fungsi agama dan kedudukannya dalam berpolitik," kata KH.Mujib.

Ia juga menegaskan bahwa memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat luas harus segera dilaksanakan. Upaya memberi pencerahan dan pemahaman pada masyarakat ini tentunya tidak langsung membuat masyarakat sadar karena butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. "Saya optimistis pemilu kali ini akan berjalan aman dan damai," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FPDI Perjuangan Kota Depok Usulkan Pembentukan Pansus Covid 19

DEPOK- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Depok mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid 19. PDI Perjuangan memandang perlu pengawasan yang lebih in

Gracia Adakan Bakti Sosial di Depok

DEPOK - Kelompok ibu-ibu berjumlah 36 orang yang tergabung dalam arisan Gracia menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako kepada masyarakat di K

Rektor UI: Mahasiswa Agar Kedepankan Dialog

DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Muhammad Anis mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para mahasiswanya yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI agar berhati-hati dan w

KPU Depok Ingatkan Warga Tanggal Pencoblosan Pilkada 2020

DEPOK - KPU Kota Depok Jawa Barat mengingatkan kepada warga setempat untuk mencatat dan mengingat hari dan tanggal pencoblosan Pilkada Depok yaitu Rabu, 23 September 2020.

<

KPU Depok Siapkan Program Dan Anggaran Pilkada 2020

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar pada 23 September tahun depan dengan melakukan perencanaan program dan

PDI Perjuangan Buka Penjaringan Cawalkot Depok

DEPOK - DPC PDIP Kota Depok Jawa Barat mulai melakukan pembukaan penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok untuk bertarung dalam pilkada serentak 2020.