Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan KMP Ihan Batak Ajibata temukan 'Nahkoda Ilegal' kendalikan stir KMP Ihan Batak. Inzert: Otto Hutajulu yang tidak memiliki SK Nahkoda saat dibalik stir Ihan Batak. PALAPAPOS/Jes Sihotang

TOBASA - Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI dalam reses masa persidangan III tahun 2018-2019 di Dermaga KMP Ihan Batak membuat Capt Anton Sihombing agak berang. Pasalnya, nahkoda yang seharusnya ada dibalik kemudi KMP Ihan Batak, ternyata justru memakai 'Nahkoda Ilegal' alias bukan nahkoda resmi dan parahnya lagi Otto Hutajulu yang menunggu dibalik stir Ihan Batak ternyata tidak memiliki SK Nahkoda pula.

Rombongan kunker Komisi V DPR RI ini tiba di Dermaga KMP Ihan Batak Ajibata, Kamis (14/2/2019) sekitar pukul 10.45 Wib. "Gini yah, kalian ku nasehati, karena rute ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja dan tidak boleh lengah, dan disaat lengah itulah yang membuat jadi masalah, sebab kecelakaan-kecelakaan kapal itu terjadi karena lengah, dan itu tidak bisa dibiarkan," Ujar Anton sambil menatap lurus ke arah Otto Hutajulu.

Selain SK Nahkoda tidak ada, Anton menegaskan, jika ulah oknum nakhoda bisa membuat citra ASDP rusak. "Mana ada istilah wakil nahkoda, kalau nahkoda ya nahkoda dan jika nahkodanya tidak ada, kapal ini tidak bisa berlayar/berangkat, dan saya ingatkan ke Pak Candra yah," tegasnya kepada Direktur ASDP Kementerian Perhubungan, Candra.

Kalimat tersebut ditujukan kepada Otto Hutajulu yang masih memiliki 'titel Mualim I/Garis III dalam perkapalan', jadi Mualim I itu adalah pembantu/asisten (atau sekelas Kernet-red), sementara April sebagai GM KMP Ihan Batak (Operator Pengelola) hanya terlihat pasrah dengan temuan dan situasi di ruangan Nahkoda KMP Ihan Batak.

Selanjutnya, Otto Hutajulu tampak gugup saat dicercar dengan sejumlah pertanyaan dari Anton yang juga mantan kapten kapal. Banyak pertanyaan yang tak terjawab membuat Anton Sihombing menggerutu.

"Makanya harus Captain kapal yang mengendalikan KMP Ihan Batak itu," ujar Anton sembari menelusuri anak tangga KMP Ihan Batak sambil menuju proyek lainnya disekitar Dermaga Ajibata yang terlihat masih sebatas pondasi belaka.

Kendati demikian, diketahui pengelola KMP Ihan Batak kurang memperdulikan teguran Anton Sihombing yang datang dan kunker ke Dermaga KMP Ihan Batak tersebut.

Buktinya, KMP Ihan Batak tetap saja memuat penumpang dengan puluhan kenderaan dan tetap dikemudikan yang tidak memiliki SK sebagai Captain kapal.

Salah seorang warga yang kerap nimbrung di Pelabuhan KMP Ihan Batak juga menyebutkan, bahwa Nahkoda Kapal Fery (KMP) Ihan Batak itu sudah tiga minggu yang lalu cuti dengan alasan untuk mendampingi istrinya melahirkan anaknya.

Ini berarti, Asril sebagai Captain asli yang didatangkan dari ASDP Padang sudah tiga minggu tidak tidak berlayar di Danau Toba dengan KMP Ihan Batak ini. (jes)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Tetinggi Capain Vaksinasi , Kapoldasu Ganjar Kapolres Taput Penghargaan

TAPANULI UTARA – Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Kapolda Sumut Irjend.Pol.RZ Panca Putra Simanjuntak memberikan penghargaan kepada Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP

Dipusatkan di Taput, Natal PDI Perjuangan Sumut Diwarnai Berbagi Kasih ke Rutan dan Warga Kurang Mam

TAPANULI UTARA- Perayaan Natal keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara yang dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya sekedar seremonial. Kader partai berlambang

Kampus Darma Agung Dukung Kepala Inspektorat Laporkan LBH Sekolah

TAPANULI UTARA - Tudingan dugaan penggunaan ijasah palsu yang diframing Direktur Eksekutif LBH Sekolah memasuki babak baru. Pasalnya, sebelum menempuh langkah hukum, Kuasa Huku

Penanggulangan Bencana di KSPN Danau Toba Dibutuhkan Kebijakan Pemerintah Daerah

SIMALUNGUN - Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata dan merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus didukung dengan keamanan dari kemungkinan terjadinya b

Wabup Tapteng Darwin Sitompul Terpilih Ketua GAMKI Sumut Periode 2021-2024

MEDAN - Darwin Sitompul Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara (Sumut

KPK RI Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Toba

BALIGE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanul