Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi saat lakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (26/6/2024).

KOTA BEKASI - Terhitung sejak Januari 2024, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi kurang lebih mencapai 85 kasus. Atas hal itu Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi meminta Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad untuk melakukan evaluasi terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, Rabu (26/6/2024).

Selain itu, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi, Afifah mengungkapkan sejauh ini Kota Bekasi masih jauh dari kota ramah perempuan dan anak. Kendati begitu, pihaknya menduga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi tidak bisa mengatasi hal tersebut.

"Kota bekasi juga pernah mendapat predikat sebagai kota ramah terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dengan kondisi saat ini membuat kami resah, lalu mempertanyakan kinerja DP3A yang menjadi dinas perlindungan dan juga pemberdayaan perempuan dan anak," ucap Afifah.

Selain itu, Koordinator aksi Elvin menjelaskan ada tiga tuntutan aksi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi khusus nya dinas terkait.

"Banyak sekali kasus yang terjadi di Kota Bekasi membuat kami geram terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan sejak tahun lalu. Namun menurut data yang kami dapat, sejak Januari 2024 hingga sekarang masih ada sekitar 85 kasus," ungkap Elvin kordinator lapangan.

Berikut tiga tuntutan nya:

1. Mendesak DP3A agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mangkrak. Khususnya kasus yang baru-baru ini terjadi di Bantargebang, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.

2. Mendesak Kadis DP3A beserta strukturnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga masih banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Bekasi.

3. Mendesak Pj Wali Kota Bekasi agar mengevaluasi kinerja dan melakukan Audit DP3A.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Ciye...Sholihin Dampingi Heri Koswara di Pilkada Kota Bekasi

JAKARTA - Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin resmi menjadi Bakal Calon Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara. Hal itu tertuang dalam s

Baliho Mochtar Mohammad Masih Banyak Terpasang

KOTA BEKASI - Meskipun Tri Adhianto sudah mendapatkan surat tugas sekaligus merekomendasikan sebagai Calon Wali Kota Bekasi dari DPP PDI Perjuangan, namun sampai saat ini masi

Tri Adhianto Dapat Rekom DPP PAN Sebagai Calon Wali Kota

KOTA BEKASI - Usai mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi 2024-2029, kini Tri Adhianto pun mendapatkan rekomendasi dari DPP Parta

Sebagian Kalangan Khawatir Tri Adhianto Menang di Pilkada

KOTA BEKASI - Figur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto sudah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan maju sebagai

Masyarakat Lebih Pilih Sekolah Negeri, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi : Swasta Harus Gratis

KOTA BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal menjelaskan bahwa pihak Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) harus siap menyediakan

Suami dan Istri Dalam Satu OPD, Kepala BKPSDM Kota Bekasi Sebut Akan Ada Mutasi

KOTA BEKASI - Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad diketahui telah lakukan rotasi mutasi terhadap 10 pejabat eselon II pada Jum'at (5/7/2024). Namun dikabarkan