Ketua PPK Bekasi Timur Muhammad Lukman bersama kuasa hukumnya. PALAPA POS/Yudha. (foto-ist).

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menetapkan Ketua PPK Bekasi Timur non-aktif, Muhammad Lukman hanya sebatas pelanggaran administratif atas kasus dugaan penggelembungan suara yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Adapun, terlapor dalam hal ini terbukti secara sah melakukan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Bekasi Timur, pada Jumat (15/03/2024) lalu. Dengan pelaksanaan sidang melalui nomor registrasi 002/LP/Adm.PL/Kota/1303/III/2024.

"Terhadap perubahan hasil pada aplikasi Sirekap tidak sesuai dengan tata cara prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Amar putusannya bahwa disini menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu," ucap Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan pada pengawas pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Termohon dan laporan pemilihan umum dan peraturan pada pengawas pemilu umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum memutuskan. Terlebih, hasil putusan dari sidang administratif ini tentunya juga sudah diputuskan oleh para anggota Majelis Pemeriksa.

"Tadi dalam isi keputusannya ada pandangan majelis  sudah disampaikan juga termasuk juga yang pertama tentunya yaitu kita bacakan terkait jawaban dari terlapor dan juga fakta fakta persidangan," katanya, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, Vidya mengungkapkan bahwa pihaknya pun turut mengundang beberapa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai pihak terkait yang berwenang secara langsung dalam pihak penyelenggara Pemilu.

BACA JUGA : Saat Komisi I DPRD Kota Bekasi Lakukan Sidak, Greggy Sebut Admin Sirekap Hanya Bisa Diakses Ketua PPK

"Dan juga kami mengundang pihak terkait yaitu ada Ketua KPU Kota Bekasi Bapak Ali Syaifa dan juga Ibu Eli Ratnasari selaku Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan juga Bapak Helmi selaku Staf Operator Sirekap. Kami hadirkan dan juga pelapor dan terlapor hadir ikut juga menyaksikan bahwa kami tanyakan dalam proses persidangan, tentunya untuk menemukan fakta fakta. Sehingga nantinya menjadi pertimbangan para Ketua dan juga Ketua Majelis dan Anggota Majelis untuk menentukan putusan di akhir," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

PPK Pebayuran Langgar Administratif Pemilu, KPU Sedang 'Godok' Sanksi

KABUPATEN BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran melanggar administratif Pemilu. Hal i

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, GMNI Bekasi Laporkan KPU Kota Bekasi ke DKPP

KOTA BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi diduga lakukan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dengan melibatkan beberapa oknum anggota Paniti

Terlapor B.N Kholik dan Irfan Mangkir Dari Panggilan Bawaslu

KABUPATEN BEKASI - Terkait kasus dugaan pelanggaran administratif yang terjadi diwilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Usai di Non-Aktifkan, Ketua PPK Bekasi Timur Terancam Pelanggaran Pidana Pemilu

KOTA BEKASI - Atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur berinisial L, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi l

Sidang Kedua FAF Ditunda, Kuasa Hukum :Penyidik Harus Tangkap Tersangka Yang Buron

KOTA BEKASI - Sidang kedua salah seorang pelajar berinisial FAF (18) yang diduga menjadi korban salah tangkap lantaran kasus tawuran pada Kamis (12/10/2023) l

Camat Pondok Melati Klaim Tidak Ada Yang Arahakan Pamer Jersey Nomor Punggung 2

KOTA BEKASI - Camat Pondok Melati, Heni Setiowati merasa puas dan bersyukur lantaran telah melakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Bekasi kurang lebih selama